INDOPOSCO.ID – Kebijakan pemberlakukan sertifikat sebagai syarat masuk mal menjadi perdebatan di ruang publik. Tidak sedikit masyarakat yang menilai hal itu bagian upaya mempersulit dan di sisi lain, ada yang menilai sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.
Pada persoalan ini, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi turut angkat bicara. Kebijakan itu tidak dapat disamaratakan di semua daerah. Mengingat, ketercukupan dan pendistribusian di wilayah tidak semuanya sama.
“Harus hati-hati dalam penerapannya. Setidaknya bisa diterapkan di daerah yang rasio vaksinasinya sudah 50 persen,” katanya, Kamis (12/8/2021).
Ia menilai, untuk wilayah Jakarta sepertinya tidak masalah sertifikat vaksin dijadikan syarat masuk mal. Sebab, cakupan vaksinasi sudah mencapai 95 persen. Artinya, tinggal anak yang berusia di bawah umur atau orang memiliki penyakit berat.
“Hanya orang yang betul-betul sehat yang boleh keluar ke tempat-tempat umum seperti mal atau pasar. Itu bisa diapresiasi,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan (Prokes) di mal dirasa sudah baik. Pihak pengelola sudah paham tentang prosedur kebijakan pemerintah. Kebijakan pemberlakukan sertifikat vaksin akan dirasa tidak adil, ketika cakupan vaksinasi masih rendah.
“Berbeda halnya kalau cakupan masyarakat yang divaksin masih sedikit masih 20 persen atau kurang, terasa tidak adil,” terangnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan standarisasi organisasi kesehatan dunia (WHO), ideal sebuah fasilitas umum dikunjungi setelah masyarakatnya sudah divaksin, paling rendah menyisakan 5 persen.
Sehingga, tidak ada kekhawatiran kasus angka penularan akan melonjak kembali. Jika hal itu terjadi, maka pembatasan kegiatan sosial akan terus dilakukan dalam waktu yang panjang.
“Kalau karantina lagi kan repot. Pemerintah harus menyediakan sentra vaksinasi di mal, pasar lain. Ini upaya untuk mempercepat vaksinasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta Raya, Daeng Muhammad Faqih setuju dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan sertifikat vaksin sebagai syarat masuk mal atau fasilitas umum yang berpotensi ramai dikunjungi.
Terlebih hingga saat ini, transportasi darat sudah menjalankan kebijakan tersebut. Hal itu dinilai sebagai bentuk ikhtiar dalam menekan angka penularan yang relatif masih tinggi.
“IDI setuju. Untuk pengendalian penularan,” tuturnya saat dihubungi melalui pesan whatshapp.
Menurutnya, kebijakan itu harus diberlakukan untuk semua orang. Meskipun saat ini, belum ada vaksin yang khusus buat anak di bawah usia 12 tahun.
Lebih lanjut Faqih menyebutkan, sertifikat vaksin menjadi syarat masuk mal dapat disesuikan dengan kebijakan Pemberlakukan Pematasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 sampai 4.
“Semua orang. Mungkin untuk awal uji coba selama PPKM level 1,2,3,4. Untuk selanjutnya perlu dikaji penerapannya pada saat masuk adaptasi kebiasaan baru,” paparnya. (son)
