• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

KPK Sebut Tak Ada Perubahan Mendasar Soal Aturan Perjalanan Dinas

Redaksi Editor Redaksi
Selasa, 10 Agustus 2021 - 15:27
in Nasional
indoposco

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ANTARA)

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tidak ada perubahan mendasar terkait penyesuaian pengaturan perjalanan dinas untuk pegawainya.

“Kita tegaskan kembali tidak ada perubahan secara mendasar dalam hal ketentuan perjalanan dinas KPK. Tetapi, saat ini justru diperkuat dengan ketentuan yang jelas sehingga diharapkan perjalanan dinas lebih efisien serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya seperti dikutip Antara, Selasa (10/8/2021).

BacaJuga:

Dorong Prabowo Lirik Pimpinan DPD Jadi Wapres, Ini Tiga Keuntungannya

Transformasi Layanan dan Pembinaan, Kemenimipas: PNBP dari Keimigrasian Capai Rp9,83 Triliun

DPR Desak Pemerintah Bongkar Jaringan Scam Perekrut WNI untuk Perang Rusia-Ukraina

Setelah beralihnya status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), KPK perlu melakukan harmonisasi aturan, salah satunya soal penyesuaian pengaturan perjalanan dinas.

KPK pada 30 Juli 2021 telah menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No 6 Tahun 2021 mengenai Perubahan atas Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No 6 Tahun 2020 mengenai Perjalanan Dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyesuaian berdasarkan perpim tersebut diantaranya Pasal 2A ayat (1) mengatakan “Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara”.

Pasal 2A ayat (2) “Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda”.

Perpim itu, tutur Ali, mengatakan agar ada harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan No 113/PMK.05/2012 Pasal 11.

Pertama, perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Kedua, dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DIPA satuan kerja pelaksana SPD.

Ketiga, panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

Ali menerangkan materi ketentuan tersebut sebelumnya juga sudah diatur dalam Peraturan Komisi No 07 Tahun 2012 Pasal 3 huruf g bahwa “Dalam hal komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan oleh pihak/instansi lain maka terhadap komponen biaya yang telah ditanggung tersebut tidak dibebankan lagi pada anggaran Komisi”.

“Dari perkom tahun 2012 tersebut maka sangat dimungkinkan perjalanan dinas KPK dibayarkan oleh pihak atau instansi lain dan hal itu merupakan praktik yang sebelumnya juga dilakukan oleh KPK periode- periode yang lalu dan itu diperbolehkan sepanjang tidak ada “double” anggaran,” ujar Ali.

Tidak hanya itu, tutur dia, dalam audit kinerja keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya juga mengatakan kalau pada pokoknya, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan serta ketidakpatutan dalam pengajuan keputusan terhadap peraturan perundang- undangan pada KPK.

“Di mana mekanisme Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas TA 2018 pada KPK belum mengacu PMK 113 Tahun 2012 sehingga mengakibatkan pelaksanaan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak efisien,” tuturnya.

KPK juga mengharapkan melalui penjelasan itu, masyarakat mengerti secara utuh serta tidak ada lagi opini yang keliru sehingga polemik yang beredar dapat dihentikan. (mg2/wib)

Tags: KPKperjalanan dinas

Berita Terkait.

dirman
Nasional

Dorong Prabowo Lirik Pimpinan DPD Jadi Wapres, Ini Tiga Keuntungannya

Kamis, 19 November 2026 - 21:21
gus
Nasional

Transformasi Layanan dan Pembinaan, Kemenimipas: PNBP dari Keimigrasian Capai Rp9,83 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 20:32
netty
Nasional

DPR Desak Pemerintah Bongkar Jaringan Scam Perekrut WNI untuk Perang Rusia-Ukraina

Kamis, 19 November 2026 - 20:12
agus
Nasional

Perkuat Sinergi, Kemenimipas Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi SDM Produktif

Kamis, 19 November 2026 - 20:02
tito
Nasional

Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik

Kamis, 19 November 2026 - 19:53
asmen
Nasional

Kemendikdasmen Gandeng Sejumlah Kementerian, Perkuat Toleransi Lewat Literasi Keagamaan

Kamis, 19 November 2026 - 19:09

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10476 shares
    Share 4190 Tweet 2619
  • Disorot Garap Proyek KKP Rp10,8 M, Raffi Ahmad Didesak Mundur dari Utusan Presiden

    3112 shares
    Share 1245 Tweet 778
  • Tokoh Banten Usulkan 4 Nama Pengganti Gibran, dari Dasco hingga Rosan

    1129 shares
    Share 452 Tweet 282
  • Wonho Umumkan Tur Dunia NOCHE 2027, Siap Konser di 10 Kota Amerika Serikat

    928 shares
    Share 371 Tweet 232
  • Warta Koperasi Edisi 4

    1178 shares
    Share 471 Tweet 295

OLAHRAGA

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar
Olahraga

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Editor Laurens Dami
Kamis, 19 November 2026 - 09:12

INDOPOSCO.ID – Persib Bandung tak ingin kehilangan momentum positif saat menjamu wakil Myanmar, Shan United, dalam lanjutan ASEAN Club Championship...

SelengkapnyaDetails
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
michael

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Jumat, 13 November 2026 - 08:17
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
Arya Dwi Paramita

Pertamina MRS Jadi Kawah Candradimuka Pembalap Indonesia Menuju Panggung Dunia

Senin, 9 November 2026 - 19:19
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.