INDOPOSCO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali menggelar kebijakan penghapusan sanksi denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk seluruh masa pajak atau tahun dalam program Semarak Gebyar Agustus.
Program ini dibuat dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dan untuk meringankan beban bagi masyarakat wajib pajak Kabupaten Tangerang.
Kepala Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Bapenda Kabupaten Tangerang, Dwi Chandra Budiman mengatakan, program penghapusan sanksi denda administrasi PBB-P2 ini merupakan program lanjutan dari program bulan sebelumnya yaitu Juli Peduli dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang.
“Program penghapusan ini berlaku selama bulan Agustus 2021 dan berlaku untuk buku golongan 1 hingga golongan 5. Yang dihapuskan adalah denda 2% per bulan yang berlaku secara akumulatif,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penghapusan denda tersebut dapat diketahui dengan mengakses melalui aplikasi berbasis android yakni iPBB Kabupaten Tangerang.
“Penghapusan sanksi denda administrasi PBB-P2 berlaku secara otomatis melalui sistem. Para wajib pajak atau masyarakat dapat mengecek dalam iPBB Kabupaten Tangerang yang dapat diunggah melalui playstore, nantinya pada aplikasi tersebut akan muncul tagihan pokok saja tanpa denda,” jelasnya melalui keterangan tertulis, Selasa (4/8/2021).
Pokok PBB cenderung sangat terjangkau bagi masyarakat, karena hanya mencapai 0,15 % – 0,225 %, sesuai dengan kriteria yang berlaku.
Sementara itu, Bapenda juga memberikan kemudahan di tengah masyarakat dalam membayar PBB pokok melalui Bank Jabar dan Banten (BJB) dengan berbagai tenant, baik melalui M-Banking, Internet Banking, SMS Banking. Selain itu dapat melalui Alfamart, Indomaret ataupun E-Commers seperti Tokopedia, Bukalapak, Gopay, LinkAja dan juga melalui Kantor Pos diseluruh Indonesia.
Untuk pembayaran BPHTB, Ia menjelaskan hal tersebut dilakukan melalui online di akun masing-masing Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau PPAT Sementara. Dan bagi masyarakat yang ingin mengajukan validasi BPHTB, untuk saat ini dapat mencetak sendiri bukti validasi BPHTB melalui akun masing masing secara digital.
Dwi juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan program yang bersifat temporer tersebut.
“Demi kemudahan dan untuk membantu masyarakat juga demi menjaga akselerasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini PBB karena realisasi penerimaan PBB ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kebutuhan biaya pembangunan, biaya pelayanan, hingga biaya pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tangerang,” ujarnya. (dam)
