INDOPOSCO.ID – Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid menilai tindak pidana korupsi di Tanah Air masih sulit dihilangkan tanpa muncul kejutan luar biasa dalam upaya pemberantasan.
“Melihat perkembangan mutakhir, tanpa kehilangan optimisme kolektif selaku bangsa nampaknya korupsi masih memerlukan waktu panjang untuk musnah dari bumi Indonesia, apabila tidak ada kejutan luar biasa dalam pemberantasan,” tutur Fathul dalam webinar” Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU KPK” dipantau di Yogyakarta, Sabtu (31/7).
Beliau mengatakan “kaderisasi” koruptor di Indonesia ternyata terjadi lebih cepat dibanding dengan yang diperkirakan sebelumnya.
Hal itu merujuk pada data yang dikumpulkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester pertama 2020. Dari 393 terdakwa kasus korupsi yang terdeteksi umurnya, sebanyak 14 orang di antaranya bahkan berusia di bawah 30 tahun.
Berikutnya, lanjut Fathul, data dari Mahkamah Agung (MA) hingga 18 September 2020 menguatkan temuan ICW tersebut, dimana dari 1.951 kasus korupsi di Indonesia, pelaku 553 (28,3 persen) kasus berusia antara 30-39 tahun.
“Ilustrasi pendek itu, seharusnya menjadi pembuka mata kita semua, akan risiko dahsyat korupsi terhadap bangsa Indonesia,” tutur ia.
Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan.
Bagi ia, ada keterkaitan dari praktik korupsi pada kesejahteraan bangsa dalam horison waktu yang sangat panjang. Anggaran infrastruktur yang dikorupsi, misalnya, akan menghasilkan infrastruktur dengan kualitas lebih rendah, memperpendek umur, dan menambah biaya pemeliharaan.
“Menghalangi distribusi komoditas pokok, menjadikan harga komoditas semakin mahal, menurunkan daya beli warga negara, serta ujungnya dapat berupa pemiskinan masyarakat negara yang lebih luas,” ucap Fathul.
Sebagai wujud partisipasi memperkuat pemberantasan korupsi, Pimpinan UII menggelar kajian serta ikut memberikan catatan disaat RUU KPK keluar.
“Tampaknya suara kami serta gemuruh penolakan di banyak penjuru Indonesia belum mendapatkan respons yang memadai, hingga akhirnya UU KPK disahkan oleh DPR RI pada 17 September 2019,” tutur ia. (mg2)
