INDOPOSCO.ID – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali hingga Minggu, (25/7/2021) dinilai epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad menyatakan bahwa keputusan tersebut sudah sangat tepat.
Riris Andono Ahmad meminta semua kalangan masyarakat terus mendukung keputusan tersebut, agar kasus harian Covid-19 bisa turun sesuai target pemerintah. PPKM Darurat jilid pertama pada 3-20 Juli, memang belum berhasil menurunkan kasus harian, karena itu pemerintah sendiri menargetkan PPKM Darurat bisa menurunkan kasus Covid-19 menjadi 10 ribu per hari.
“Kalau belum turun, maka harus diperpanjang. Kalau memang mau turun sampai targetnya 10 ribu kasus covid harian maka harus dilanjutkan,” kata Riris seperti dikutip Antara, Rabu (21/7/2021).
Riris menyatakan, PPKM Darurat jilid pertama belum berdampak signifikan karena masih banyak masyarakat belum membatasi aktivitas. Karena itu, agar sebagian besar atau 70 persen masyarakat tetap di rumah masing-masing selama PPKM Darurat. “Itu baru kemudian akan ada penurunan signifikan,” katanya.
Menurut Riris, sebagian masyarakat resisten terhadap PPKM Darurat dan menganggap kebijakan itu tidak efektif. Pandangan seperti itu harus diubah agar PPKM Darurat berhasil menurunkan kasus harian Covid-19. “Padahal bukan PPKM-nya yang tidak efektif,” tuturnya.
Ia berpendapat PPKM Darurat tak berjalan sesuai rencana karena pemerintah daerah belum berani memaksa warga tinggal di rumah masing-masing. Ke depan, pemerintah perlu menegakkan aturan secara konsisten. Menurut Riris, aturan PPKM Darurat yang pemerintah pusat buat sudah sangat jelas, sehingga seharusnya pemerintah daerah tidak bingung lagi menegakkannya.
“Harus dipastikan orang-orang tinggal di rumah dan tidak pergi ke tempat lain. Di luar negeri lockdown, orang tinggal di rumah, mereka benar-benar tinggal di rumah. Masalah penegakan aturan, bagaimana itu bisa benar-benar ditegakkan,” ujarnya.
Riris mengungkapkan sanksi denda bagi pelanggar PPKM Darurat layak diterapkan. Negara lain juga menerapkan sanksi agar kebijakan pembatasan masyarakat efektif. Namun, jangan sampai petugas bermain-main dengan sanksi denda, sebab itu akan jadi masalah baru.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021.
“Jika tren kasus terus menurun maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” kata Jokowi. (wib)
