INDOPOSCO.ID – Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede mengungkapkan, tahun lalu pembagian bantuan sosial tahun lalu berdasarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
“Saat ini data tengah di-update oleh Menteri Sosial (Mensos). DTKS biasanya digunakan untuk program keluarga harapan (PKH),” kata Raden Pardede dalam acara daring, Selasa (20/7/2021).
Ada kesalahan data satu atau dua sebelumnya, menurut dia, adalah hal wajar. Karena data kesejahteraan sosial tersebut mencakup 40 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bahkan, rencananya nanti mencakup 110 juta orang penerima.
“Ada kemungkinan salah di sana dan sini bisa terjadi, tapi kami terus perbaiki. Adanya penyalahgunaan, harus ditindak,” ujarnya.
Ia menyebut, pihaknya terus memperbaiki baik kartu sembako, bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tentu saja, perbaikan tersebut melibatkan pemerintah daerah (Pemda).
“Kami minta masukan 5,9 juta keluarga dari Pemda,” bebernya.
Data penerima bantuan lainnya, masih ujar Pardede, adalah mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Perbaikan data tersebut, tentu melibatkan semua pihak.
“Ini tanggung jawab kita bersama, bila ada yang memanfaatkan bansos di situasi kritis seperti saat ini, itu perbuatan amoral,” ucapnya. (nas)
