INDOPOSCO.ID – Indonesia mendapat kritik dari Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) perihal rencana kebijakan vaksinasi Covid-19 berbayar. Padahal, vaksin tersebut merupakan bantuan WHO.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, bahwa kritik tersebut bermula karena kesalahan informasi yang diterima WHO. Kenyataannya tak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Saya meluruskan ada sebuah berita bahwa WHO menentang itu, ternyata salah informasi,” kata Arya Sinulingga dalam zoominari Kebijakan Publik BUMN, Vaksinasi dan Penyertaan Modal Negara, Jumat (16/7/2021).
Ia menuturkan, kesalahan informasi itu lantaran WHO hanya menjawab pertanyaan wartawan salah satu media di Amerika Serikat (AS) yang tidak mengetahui fakta sebenernya di Indonesia.
“Wartawan Amerika bertanya kepada WHO, bagaimana dengan vaksin yang ada di Indonesia (berbayar-red), padahal sudah diberikan oleh WHO ke sana? orang WHO terkejut, hah, berbayar,” tutur Arya.
Arya mengklaim mengantongi bukti video mengenai proses wawancara wartawan itu dengan perwakilan WHO. Bahkan, dinilainya pertanyaan itu seolah menafsirkan sesuatu yang tak sesuai fakta.
“Mereka terkejut, jadi WHO kira vaksin yang diberikan kepada Indonesia yang dibayar dari logistik dan transportasinya itu dijual pemerintah,” ucap Arya membela.
“Makanya tidak etis, karena pertanyaanya salah. Akibatnya jawabannya salah. Karena dia pun tidak paham masalah WHO ini,” tambahnya.
Pemerintah seluruh proses vaksinasi akan dilakukan secara gratis kepada semua masyarakat. Meski pemerintah memprioritaskan beberapa golongan, seperti tenaga kesehatan, kelompok lansia dan pelayanan publik.
“Kalau anda lihat videonya (wawancara) jelas clear permasalahannya, saat ini pemerintah sudah mengamankan 480 juta dosis vaksin dan akan diberikan secara gratis,” ujar Arya.
Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr Ann Lindstrand mengatakan, setiap warga negara harus memiliki akses yang setara untuk vaksin Covid-19.
Terlebih, varian delta yang tengah membludak di Indonesia membutuhkan cakupan vaksin yang perlu menjangkau semua warga yang paling rentan. Hal itu membuat kebijakan memberikan vaksin berbayar dinilai tidak tepat.
“Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses, dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses (vaksin tersebut),” kata Ann dalam konferensi pers WHO, Jumat (16/7/2021). (dan)
