Oleh: Dahlan Iskan
INDOPOSCO.ID – Sejumlah anggota DPRD mencarter dua pesawat: mereka terbang ke Washington DC. Senin lalu. Mereka pergi bukan untuk rekreasi. Mereka sengaja pergi agar sidang pleno DPRD Texas tidak mencapai kuorum.
DPRD-nya dikuasai Partai Republik. Gubernur Texas Greg Abbott juga dari Partai Republik. Sang gubernur minta agar DPRD melakukan sidang khusus: untuk mengesahkan amandemen aturan pemungutan suara Pemilu di Texas. Pemilu apa saja, termasuk Pilgub.
Kekalahan Presiden Donald Trump di Pemilu lalu dianggap akibat sistem pemungutan suara yang sangat longgar. Di semua negara bagian. Aturan itu dianggap punya celah untuk dimainkan.
Texas memang sangat mengkhawatirkan masa depan mereka. Trump memang masih menang di Texas, tapi selisihnya, dengan Joe Biden, tinggal 6 persen. Padahal sebelumnya selisih 16 persen –delapan tahun lalu.
Di Texas seorang gubernur memang punya hak minta DPRD untuk bersidang secara khusus. Yakni untuk membahas Perda usulan gubernur.
Di Texas juga beda: wakil gubernurnya dipilih langsung oleh rakyat di Pilkada yang berbeda waktu.
Abbott memang terus berjuang agar Republik dan kulit putih terus mendominasi Texas. Ia anti Biden sampai ubun-ubun. Ketika Biden memutuskan membatalkan pembangunan tembok perbatasan, Abbott bikin sensasi sendiri: akan tetap membangun tembok itu atas biaya Texas sendiri.
Abbott juga akan maju lagi di Pilgub tahun depan untuk kali yang ketiga.
Abbott minta DPRD bersidang lagi secara khusus. Abbott mengajukan rancangan aturan perubahan pemungutan suara.
Intinya:
1. Surat suara yang dikirim lewat pos harus diatur lebih tertib. Jauh-jauh hari, yang berniat kirim surat suara lewat pos, harus mendaftar khusus. Harus menyertakan identitas. Baru mendapat surat suara –yang dikirim via pos ke alamatnya.
2. Pemungutan suara tidak boleh 24 jam. Harus pada jam tertentu.
3. Petugas Pemilu harus diberi sanksi kriminal dan denda yang lebih berat kalau melakukan pelanggaran.
4. Harus lebih banyak lagi yang diizinkan menjadi pengamat di tempat penghitungan suara.
5. Membatasi penunjukan perusahaan swasta yang mengangkut surat suara.
Usulan itu dianggap akan merugikan Demokrat. Yang anggotanya memang lebih banyak malas datang ke TPS (tempat pemungutan suara). Sabtu lusa sidang untuk itu harus sudah dimulai. Waktunya, paling lambat, satu bulan sudah harus ada keputusan.
Pihak Demokrat tidak bulat. Satu pihak memilih boikot. Dengan cara pergi dari Texas. Satu pihak lagi memilih debat dulu habis-habisan. Tidak mudah meninggalkan Texas selama sebulan.
Mereka punya keluarga. Punya banyak pekerjaan. Tapi, kalau pilih debat, ujungnya pemungutan suara. Pasti kalah.
Ada peraturan di Texas: untuk bersidang harus dihadiri minimal 2/3 anggota. Tapi untuk voting cukup menang satu suara. Demokrat memang minoritas di DPRD Texas. Tapi kursi mereka masih cukup besar.
DPRD di sana terdiri dari dua kamar. Seperti DPR dan DPD. Ada lembaga wakil partai, ada lembaga wakil kabupaten/kota.
DPRD-nya beranggotakan 150 orang. Terbesar di Amerika. Texas memang negara bagian terbesar –sebelum dibantah oleh Alaska yang meski sepi tapi mempunyai wilayah sedikit lebih luas.
Republik memenangkan 83 kursi. Demokrat 67 kursi. DPD-D-nya punya anggota 25 kursi. Republik memiliki 18 kursi. Demokrat 13 kursi. Jelaslah kalau Demokrat memboikot, kuorum 2/3 tidak terpenuhi. Dan itu pernah terjadi pada 2003. Lalu terjadi lagi tahun ini, pada Mei lalu.
Pun terjadi di negara bagian lain. Misalnya di Oregon. Tiga tahun lalu. Saya tulis di Disway saat itu (Disway 3 Juli 2019). Yang anggota DPRD dari Republik lari ke Idaho –negara bagian tetangga. Bersembunyi di sana. Sampai batas masa persidangan selesai.
Di Texas, di masa lalu, anggota DPRD dari Demokrat lari ke Oklahoma. Negara bagian tetangga. Kali ini mereka memilih lari ke Washington DC. Harus pakai pesawat. Sekalian memperjuangkan aspirasi ke DPR Pusat.
Mengapa mereka tidak bersembunyi di rumah saja?
Mereka akan ditangkap, lalu dibawa ke gedung DPRD. Sudah ada Perda yang memberi kekuasaan kepada eksekutif untuk memaksa mereka.
Belum semua anggota DPRD Demokrat terbang ke Washington. Sebagian masih mencoba cara lain. Ghosting sebulan benar-benar tidak mudah.
Apalagi selama ghosting itu gajinya hilang. Termasuk uang sidang khusus.
Negara bagian di Amerika bisa membuat peraturan sendiri. Aturan di satu negara bagian tidak sama dengan lainnya.
Di Amerika kedaulatan negara bagian memang lebih kuat dari pusat. Itu karena sebelum ada Amerika Serikat negara-negara bagian sudah eksis lebih dulu.
Di Texas ada aturan gaji anggota DPRD: USD 600/bulan. Atau sekitar Rp10 juta. Tidak ada uang sidang. Angka itu begitu kecilnya dibanding di Indonesia. Apalagi kalau dilihat dari segi kemampuan keuangan Texas. Hanya kalau ada sidang khusus, atas permintaan gubernur, mereka mendapat uang sidang: USD 220/hari, sekitar Rp 3 juta.
Rasanya banyak anggota DPRD di Indonesia yang tidak mau kalau ditawari menjadi anggota DPRD di Texas. (*)
