INDOPOSCO.ID – Kebijakan Taiwan memasukkan Indonesia dalam negara berisiko tinggi Covid-19 tidak akan dipersoalkan. Karena setiap negara memiliki kebijakan berbeda untuk melindungi warga negaranya.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo melalui gawai, Senin (5/7/2021).
Menurut dia, dampak pemberlakuan kebijakan tersebut tidak signifikan terhadap negara Indonesia. Kendati, kebijakan tersebut berdampak pada penerbangan internasional.
“Kita juga pernah mengeluarkan kebijakan larangan bagi sejumlah negara dengan kasus Covid-19 tinggi,” ucapnya.
Ia mengatakan, 90 persen kebutuhan obat-obatan dalam negeri masih bergantung pada impor. Sehingga, penerbangan kemanusian untuk obat-obatan dan alat kesehatan lainnya, harus ada kerjasama diplomasi.
“Untuk penerbangan harus ada kerjasama bilateral, khususnya untuk penerbangan obat-obatan dan alat kesehatan,” katanya.
“Ini bisa jadi kendala kalau kita tidak bisa segera mengatasi lonjakan Covid-19 di dalam negeri,” ujarnya.
Dikatakan dia, Hong Kong bukan menjadi negara tujuan impor obat-obatan. Sehingga, kebijakan larangan penerbangan dari atau ke Hong Kong tidak menjadi soal.
Penerapan PPKM Darurat, masih ujar dia, akan efektif, apabila masyarakat taat dan patuh menjalankan kebijakan tersebut. Apabila, masyarakat abai, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengalami ujian kesehatan yang lebih berat lagi.
“Banyak fasilitas kesehatan yang sudah overkapasitas akibat lonjakan kasus Covid-19. Jadi yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ya tiap individu dengan patuh dan taat mengikuti PPKM Darurat,” tegasnya. (nas)
