INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak pemerintah memaksimalkan seluruh upaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Ia meminta pemerintah tidak ragu menerima bantuan dari negara lain jika dukungan tersebut dapat mempercepat pemadaman dan melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.
Menurut Syafruddin, karhutla yang berkepanjangan bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi ancaman kemanusiaan. Warga di wilayah terdampak harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kepungan asap yang berisiko mengganggu kesehatan, menghambat kegiatan belajar mengajar, serta mengganggu pekerjaan dan transportasi.
“Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman,” ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu (17/10/2026).
Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Karena itu, pemerintah perlu terbuka terhadap berbagai bentuk dukungan internasional, mulai dari pesawat pemadam kebakaran, teknologi pemantauan titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga tenaga ahli yang berpengalaman menangani kebakaran hutan berskala besar.
Syafruddin menilai, menerima bantuan dari negara lain bukan berarti Indonesia tidak mampu menangani karhutla secara mandiri. Sebaliknya, kerja sama internasional dapat menjadi langkah tambahan untuk memperkuat kapasitas nasional, memperluas jangkauan operasi pemadaman, dan menjangkau titik api yang sulit diakses melalui jalur darat.
“Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius,” tegas legislator asal Kalimantan Timur tersebut.
Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan, penanganan karhutla di wilayah yang luas membutuhkan sumber daya besar dan strategi yang terintegrasi. Petugas di lapangan harus menghadapi medan yang sulit, keterbatasan akses, serta risiko munculnya kembali titik api setelah pemadaman dilakukan.
Dalam situasi tersebut, dukungan udara dan teknologi pemantauan dinilai dapat membantu petugas mengidentifikasi lokasi kebakaran, menentukan prioritas penanganan, serta menjangkau kawasan yang sulit diakses.
Karena itu, Syafruddin meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap wilayah terdampak dan memastikan seluruh sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal. Apabila kemampuan dalam negeri belum mencukupi untuk menangani kebakaran secara cepat dan menyeluruh, bantuan internasional perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Ia juga mengingatkan agar petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan karhutla mendapatkan dukungan memadai, baik berupa peralatan, logistik, teknologi maupun perlindungan keselamatan.
“Negara harus memastikan mereka mendapatkan peralatan, dukungan logistik, teknologi, dan perlindungan yang memadai. Jika bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk memperkuat upaya tersebut, jangan sampai kesempatan itu terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut,” katanya.
Selain ancaman terhadap lingkungan, Syafruddin menyoroti dampak kabut asap terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki penyakit pernapasan. Paparan asap kebakaran dapat memperburuk kondisi kesehatan, terutama jika berlangsung dalam waktu lama.
Kabut asap juga berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan, transportasi, dan mata pencaharian masyarakat. Oleh sebab itu, ia menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga.
Syafruddin menekankan, setiap bantuan internasional harus tetap berada di bawah koordinasi pemerintah Indonesia. Pembagian tugas yang jelas dan penyesuaian bantuan dengan kebutuhan di lapangan diperlukan agar dukungan dari negara sahabat dapat melengkapi operasi nasional tanpa menghambat koordinasi antarlembaga.
Ia menyebut Singapura sebagai salah satu negara yang dikatakan telah menyatakan kesiapan membantu Indonesia dalam penanganan karhutla. Pemerintah pun diminta segera menindaklanjuti setiap tawaran bantuan secara terukur dan transparan, dengan mengutamakan jenis dukungan yang paling dibutuhkan.
“Setiap hari kebakaran belum tertangani berarti masyarakat harus kembali menghirup asap dan menghadapi risiko kesehatan. Karena itu, semua pilihan yang dapat mempercepat pemadaman harus dikaji secara serius. Prioritas kita jelas, yakni menghentikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi lingkungan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman,” pungkasnya. (dil)
