INDOPOSCO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Rapat Koordinasi (rakor) Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Tahun Anggaran 2021 Wilayah Pulau Kalimantan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, belum lama ini. Rapat ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan perumahan untuk rakyat yang optimal, efektif efesien, maksimal dan cepat.
Dilaksanakanya rakor ini bertujuan untuk memantau, mengendalikan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan khususnya di Wilayah Pulau Kalimantan, tentunya rakor ini diadakan dengan mengikuti protokol kesehatan.
“Saat ini per 11 Juni 2021 capaian program perumahan sudah mencapai 38,04 persen namun tantangan kedepan memang cukup banyak, secara nasional, ada 11 juta rumah yang harus di bedah selama 5 tahun sementara dana program perumahan mengalami refocusing, yang terpenting dengan dana yang sudah di alokasikan kita harus berupaya untuk menyelesaikan target-target kita agar segera tercapai,” kata Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Dwityo A. Soeranto saat memeberikan Pemaparan dan Pembukaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Tahun Anggaran 2021 Wilayah Pulau Kalimantan, belum lama ini.
Dia menambahkan, rapat ini ada sebagai proses Pemantauan serta evaluasi dan suatu bentuk pembinaan, koordinasi antar lini steakholder perumahan khususnya di lingkungan pemerintah dan ada beberapa nilai yang harus di perhatikan oleh balai-balai khususnya balai yang menerapkan Zona Integritas yakini lihat beberapa bentuk pelayanan yang harus dikembangkan lalu identifikasi terlebih dahulu apa bentuk pelayanan untuk rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan PSU, tentunya ini menjadi penilaian terhadap implementasi Zona Integritas.
Rapat Koordinasi ini diselenggarakan selama 3 hari, mulai 15 -17 Juni 2021 ini dibagi menjadi dua sesi, pertama pemaparan dan arahan serta gambaran umum dari 2015 – 2021 oleh Direktur Sistem Strategi dan Penyelenggaraan Perumahan.
Kedua sesi desk yang dibagi menjadi 2 desk, desk Balai Pelakasanaan penyediaan perumahan Kalimantan I dan Kalimantan 2 dengan tema progres fisik, keuangan dan lelang tahun 2021, Desk sesi 2, dengan tema penghunian dan serah terima aset kegiatan ditjen perumahan tahun anggaran 2021 yang di hadiri 70 peserta berasal dari Dinas sepulau kalimantan dan direktorat jenderal perumahan.
Turut hadir Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Provinsi Kalimatan Tengah Leonard S Ampung, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah Juni Dwi Astono, kepala Balai P2P Wilayah Kalimantan I Andy Suganda, Kepala subkoordinator Wilayah Kalimantan Utara Yudha Romel Sibero, Kepala Balai subkoordinator Wilayah Kalimantan Timur, Mita, Kepala subkoordinator Wilayah Kalimantan Barat, Niken.
Sementara Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Provinsi Kalimatan Tengah Leonard S Ampung menjelaskan, dalam RPJMN Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan pencapaian presentase rumah layak huni yang harus di capai tahun 2024 sebesar 70,05 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS) periode Maret 2020 yang di gunakan sebagai basis data bidang perumahan provinsi Kalimantan Tengah bahwa kondisi statistik pada tahun 2020 sebanyak 704.873 kepala keluarga sementara itu jumlah rumah layak huni baru mencapai angka 366.112 unit atau 51,97 persen. Dengan demikian jumlah rumah tidak layak huni masih cukup besar yakni sebesar 338.361 unit atau 48.03%. Dari jumlah ini per 14 Juni 2021 ada sebanyak 44.706 unit RTLH berhasil terindentifikasi untuk ditangani.
“Semoga dengan adanya Rapat Koordinasi ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan pelaksanaan kegiatan direktorat jenderal perumahan khususnya di Pulau Kalimantan, dan dapat meningkatkan rumah layak huni yang berada di Wilayah Kalimantan ini,” harapnya. (arm)
