INDOPOSCO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi dana hibah untuk pondok pesantren (Ponpes) pada tahun anggaran 2018 senilai Rp66,280 miliar dan tahun anggaran 2020 sebesar Rp117,780 miliar.
Penyidik Kejati Banten telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut yakni ES selaku pimpinan Ponpes Attohiriyah Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang; AS selaku pengurus Ponpes di Pandeglang dan AG sebagai pegawai honorer pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Selain itu, mantan Kepala Biro Kesra Pemprov Banten Irvan Santoso (IS) dan Toton Suriawinata (TS) sebagai mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesra Banten selaku Ketua Tim Evaluasi Hibah Ponpes tahun 2018 dan 2020.
Para tersangka ini diduga melakukan pemotongan dana hibah Ponpes baik pada tahun anggaran 2018 maupun pada tahun anggaran 2020. Pemotongan yang dilakukan bervariasi antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per Ponpes.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, kepada INDOPOSCO.ID, Rabu (2/6/2021) mengatakan, pihaknya pada prinsipnya mendukung secara penuh langkah yang telah diambil oleh Kejati Banten dalam menangani kasus korupsi yang ada dalam hal ini kasus korupsi hibah Ponpes.
“Saya siap mengawal, dan kalau nanti kalau ada hambatan atau tekanan kepada Kejaksaan Tinggi, yah biasa saya akan mengawal dalam bentuk justru menggugat praperadilan kepada Kejaksaan Tinggi untuk berjalan kembali (pengusutan kasus korupsinya),” tegas Boyamin.
Boyamin mengatakan, kalau perlu dalam penanganan kasus dugaan korupsi hibah Ponpes ini digunakan pasal pencucian uang untuk mengejar aliran uang hasil korupsi dengan modus pemotongan dana hibah itu ke mana saja.
“Nantinya, uang itu digunakan untuk pengembalian kerugian negara. Itu aja prinsipnya,” tegas Boyamin.
Untuk diketahui, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (dam)
