INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kini tengah menghadapi kasus dugaan korupsi. Permasalahan itu tentu menjadi tamparan keras bagi daerah yang memiliki sebutan seribu kiyai dan sejuta santri dengan motto iman dan takwa.
Ada tiga kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Banten. Pertama, dugaan pemotongan pada dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) dengan menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Es dari swata, AS pengurus Ponpes, AG pegawai honorer di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), IS mantan Kabiro Kesra Banten dan T sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Kedua, dugaan korupsi pada pengadaan lahan gedung Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malingping, dengan ditetapkan satu tersangka sebagai aparatur sipil negara (ASN) berinisial SMD sebagai kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Samsat Malingping.
Ketiga, dugaan korupsi pengadaan masker dengan menetapkan satu tersangka ASN pada Dinkes Banten serta dua dari swasta. Total keseluruhan abdi negara di Pemprov yang ditetapkan tersangka sebanyak lima orang.
Selaku pimpinan tertinggi ASN di Pemprov Banten, Sekretaris Daerah (Sekda) Al Muktabar tidak dapat bicara banyak. Pihaknya nampak terburu-buru masuk ke dalam mobil dinasnya saat dimintai keterangan oleh awak media.
Ia mengatakan, kasus dugaan korupsi merupakan masalah hukum. Maka, pihaknya akan bersikap sesuai peraturan perundang-undangan saja.
“Itu kan masalah hukum. Kita kan taat hukum. Sesuai peraturan perundangan aja,” katanya kepada media, Jumat (28/5/2021).
Al mengaku akan mengevaluasi secara menyeluruh terkait integritas para ASN yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten. Sehingga, kasus korupsi tidak terulang kembali.
“Nanti akan kami lakukan evaluasi secara menyeluruh kepada ASN, nanti kita lihat dulu,” ungkapnya. (son)
