INDOPOSCO.ID – Belum juga hilang perbincangan mesyarakat atas terkuaknya kasus mega korupsi dana hibah untuk pondok pesantren yang berlangsung sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 dan pengadaan lahan untuk kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Malingping yang menjerat sejumlah pejabat. Kini masyarakat kembali dikejutkan dengan munculnya kasus dugaan korupsi pengadaan masker senilai Rp 3,3 miliar di Dinas Kesehatan Provini Banten yang dikepalai oleh dr Ati Pramudji Hastuti.
Mengutip dari lamam resmi instgram Kejati_Banten, bertempat di ruangan kerja Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), telah dilakukan penyerahan berkas hasil penyelidikan dugaan melawan hukum dalam pengadaan Masker pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Tim Intelijen Kejati Banten melimpahkan hasil penyelidikan pengadaan masker ke tahun anggaran 2020 ke ke bidang tindak pidana khusus untuk dilanjutkan ke tingkat Penyidikan.”Aritnya, Kejaksaan sudah memiliki dua alat bukti untuk menetapkan nama nama tersangka,” ungkap sumber Indoposco di Kejati Banten yang enggan ditulis namanya.
Adanya peningkatan status dari Penyelidikan ke Penyidikan diakui oleh Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Ivan Hebron Siahaan. ”Benar pihak kami tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan 15 ribu masker KN 9501V di Dinkes Banten yang diduga di mark up,” terang Ivan kepada wartawan,Senin (24/5/2021).
Pengamat kebijakan pubik Banten Ojat Sudrajat mengaku miris maraknya kaus korupsi di tangan Guebnrur Wahidn Halim yang memiliki tagline Aklakul Kharimah ini. Apalagi ditengah tengah euporia predikat opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubenrur Banen .Entah bagaimana aprosesnya BPK-RI kembali memberikan opini WTP untuk Pemprov Banten. Namun, euforia itu diganjar dengan naiknya proses penyeldikan ke penyidikan atas proyek pengadana senilai Rp 3,3 miliar yang kembali dilakukan oleh Kejati Banten,” sindir Ojat kepada INDOPOSCO, Selasa (25/5/2021).
Menrit Ojat, Opini WTP atas laporan keuangan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI, menunjukkan secara langsung adanya dugaan permainan dalam pemberian predikat WTP tersebut menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur yang bisa digunakan untuk ajang kampenye nantinya. ”Saya curiga, jangan jangan sampling yang dipakai oleh BPK untuk memeriksa penyajian laporan keuangan adalah, OPD OPD tertentu yang diarahan oleh pemprov Banten kepada pemerika BPK agar mendapatkan prediakat WTP,” kata Ojat.
“Bahwa benar, opini WTP hanya terfokus pada penyajian laporan keuangan Pemprov Banten. Akan tetapi hal tersebut juga harus disertai dengan adanya audit yang dilakukan oleh BP, bahkan ada temuan yang dilakukan pada saat audit tersebut,” sambungnya.
Ia menambahkan audit yang dilakukan oleh BPK untuk tahun anggaran 2020 misalnya, justru tidak dilakukan pada hal hal yang justru disorot oleh para aktivis seperti DBH (Dana Bagi Hasil), Hibah ponpes, pengadaan lahan samsat dan penanggulangan Covid-19 yang kerap dikritik dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum oleh kalangan aktivis.
Sementara akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Ikhsan Ahmad, mengaku tidak terkejut terkuaknya kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Kendati demikian, pihaknya menagrpeisai Langkah Kejati Banten yanhg megsuut kasus digaan korupsi di Dinkes Banten tersebut dan Kejato dinilai sudah tepat melakukan penyidikan terhadap dugaan melawan hukum pengadaan masker pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten. “Saya berharap Kejati Banten dapat mengungkap kasus pengadaan masker ini sampai tuntas,” ujarnya.
Ikhsan mengaku mendapatkan informasi, bahwa pengadaan masker ini merupakan dari dana BTT (Bantuan Tak Terduga) untuk penanggulangan Covid-19 di Provinsi Banten. “Apabila Kejati Banten dapat mengungkap ini sampai tuntas, maka ini menjadi hal yang fantastis. Dimana pelaku dapat di jerat dengan hukuman mati,” katanya.
Selain itu, kata Ikhsan, pengadaan masker ini diduga adanya indikasi harga yang tidak wajar sehingga berpotensi kepada dugaan korupsi. “Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, bahwa dugaan kemahalan harga tersebut diduga sampai setengahnya. Sehingga sangat wajar apabila Kejati Banten menaikan status ke tahap penyidikan,” tukasnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Banten, dr Ati Pramudji Hastuti yang biasanya ramah dan selalu menjawab pertayaan wartawan, kini malah memilih bungkam. Saat dihubungi melalui sambungan telepon meski dengan nada sambung aktif, namun pejabat asal Kota Tangerang ini tidak merespon.
Demikian juga, saat dikonfirmasi melalui pesan whastapp pribadinya, meski pesan yang dikirimkan sudah dibaca dengan tanda dua tanda cetang, karena penselnya di privat, namun pesan yang dikirimkan oleh indoposco juga tidak berbalas. (yas)
