INDOPOSCO.ID – Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menegaskan, program vaksinasi sejatinya ditanggung oleh negara. Namun, karena Indonesia bukan produsen vaksin, maka kemampuan ketersedian vaksin sangat terbatas.
“Vaksin gotong royong ini dibuka untuk membuka ruang percepatan program vaksinasi,” ujar Hermawan Saputra melalui gawai, Rabu (19/5/2021).
Ia menyebut, kebijakan vaksinasi gotong royong diatur dalam kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Lebih jauh ia mengungkapkan, vaksin yang digunakan pada program vaksinasi gotong royong tidak sama dengan vaksin yang digunakan pada program vaksinasi pemerintah.
“Vaksin gotong royong tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, Pheezer dan Astra Zeneca,” katanya.
Kemudian penyelenggara vaksinasi gotong royong juga, masih ujar Hermawan, harus menggunakan tenaga kesehatan yang tidak terlibat pada program pemerintah. Vaksinator berasal dari pihak swasta.
“Ini jadi tantangan. Dan untuk pengadaan vaksin juga harus dari BUMN,” ucapnya.
Keterlibatan pemerintah pada vaksin gotong royong, menurutnya hanya pada pendataan. Terkait harga vaksin gotong royong yang dinilai mahal, dikatakan Hermawan, karena seluruh rangkaian vaksinasi dari pembiayaan, penyelenggaraan hingga pengadaan melibatkan pihak swasta.
“Hal ini yang menyebabkan harga vaksin gotong royong mahal atau lebih,” ucapnya. (nas)
