INDOPOSCO.ID – Sehari setelah pertemuan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor Gubernur DKI Jakarta pada Kamis (6/5/2021) lalu, publik kembali dikejutkan dengan pertemuan tiga tokoh di Sekolah Insan Cendekia Madani, Serpong, Kota Tangerang Selatan pada Jumat (7/5/2021) malam
Ketiganya adalah ekonom senior DR. Rizal Ramli, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.
Gatot Nurmantyo adalah pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi pada 17 Agustus 2020 lalu. Namun belakangan, setelah sejumlah aktivis KAMI ditangkap dengan berbagai tuduhan, Gatot Nurmantyo seperti mengurangi intensitasnya untuk muncul di hadapan publik.
“Pertemuan itu sudah pasti bernuansa politis. Setidaknya ada upaya menghimpun kelompok oposisi untuk mengoreksi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi),” ujar Pengamat Komunikasi Politik M. Jamiluddin Ritonga melalui gawai, Sabtu (8/5/2021).
Dia menuturkan, adanya kesadaran memperkuat kelompok oposisi tentu menggembirakan. Sebab, saat ini oposisi yang diperankan Partai Demokrat dan PKS belum cukup kuat untuk “melawan” kekuatan raksasa partai pendukung pemerintah.
“Dengan bersatunya kelompok oposisi, dengan sendirinya menambah amunisi bagi Partai Demokrat dan PKS untuk bersama-sama mengkritisi pemerintah,” katanya.
“Hal ini akan lebih menyehatkan demokrasi di Indonesia, yang belakangan tampak “meriang”,” imbuhnya.
Karena itu, menurut dia, kehadiran mereka harus direspon oleh Partai Demokrat dan PKS dengan tangan terbuka. Dengan demikian, ada kemungkinan terbentuknya poros baru pada Pilpres 2024 mendatang. Meskipun banyak jalan terjal yang merintanginya.
“Karena belum ada tokoh yang dapat mempersatukan semua kekuatan oposisi. Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo, dan La Nyalla belum memenuhi kriteria yang dapat mempersatukan kelompok opisisi,” ungkapnya.
Lalu, dikatakan Jamiluddin, rintangan selanjutnya adanya keinginan dari tokoh-tokoh oposisi untuk mencalonkan diri pada pilpres 2014 nanti. Apabila tidak ada yang mengalah, maka koalisi kelompok oposisi akan seperti bunga yang layu sebelum mekar.
“Kelompok oposisi juga sulit mencapai presidential threshold 20 persen. Kalau mengharapkan dari Partai Demokrat dan PKS, tentu presidential threshold tidak tercapai,” ucapnya.
Dilain pihak, masih ujar Jamiluddin, pemerintah dan DPR sudah menutup pintu untuk merevisi UU Pemilu. Hal ini dengan sendirinya akan mempersulit kelompok oposisi mengusung calon pada pilpres 2024 nanti. “Kelompok oposisi ini bisa menjaga demokrasi di Indonesia. Dan efektif mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan Pancasila dan UUD,” ucapnya. (nas)
