INDOPOSCO.ID – Sidang offline Habib Rizieq Shihab (HRS) dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jumat (26/3/2021). Salah satunya materi dalam eksepsinya tim kuasa hukum menilai sidang secara online (virtual) wujud kesewenang-wenangan hukum.
“Itu (sidang virtual) jelas merugikan Terdakwa,” tegas Kuasa Hukum HRS Aziz Yanuar melalui gawai, Sabtu (27/3/2021).
Dalam eksepsinya, ia menjelaskan, sidang perkara pidana saat masa Pandemi Covid-19 secara virtual kerap menimbulkan problematika dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai luhur hak asasi manusia. Pelaksanaan sidang secara virtual pada pokoknya didasarkan bukan kepada KUHAP.
“Sidang virtual kan hanya didasarkan pada Kejagung melalui Surat Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan di tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, tertanggal 27 Maret 2020. Dan Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung menerbitkan Surat No. 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Secara Teleconference. Dan ketiga institusi penegak hukum menjalin kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor:KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference,” bebernya.
Menurut Aziz, persidangan yang dilakukan secara elektronik banyak sekali menimbulkan kendala, seperti keterbatasan penguasaan teknologi oleh para pihak yang bersidang, koordinasi antar pihak yang kurang baik. Kemudian penasihat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa, sehingga tidak dapat memastikan saksi maupun terdakwa dalam tekanan/dusta.
“Layanan sinyal internet yang tidak stabil di Indonesia membuat sidang secara elektronik sangat merugikan terdakwa, kendala-kendala teknis jaringan internet dapat menggangu komunikasi antara penasihat hukum dengan terdakwa serta keterangan-keterangan lain baik dari saksi, maupun ahli,” terangnya.
Berdasarkan data dari Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung, sebanyak 95.683 persidangan, rinciannya 95.058 perkara pidana umum dan 625 perkara tindak pidana korupsi. Melihat banyaknya proses persidangan yang dilakukan secara elektronik tersebut, menurut Aziz, membuat Ombudsman memonitoring. Hasilnya ditemukan adanya kendala teknis dalam penyelenggaraan persidangan elektronik di 16 Pengadian Negeri.
“Kendala teknis itu terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Cibinong, Bekasi, Tangerang, Serang, Medan, Batam, Jambi, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Kupang, dan PN Manokwari,” bebernya.
“Dengan adanya Pandemi Covid-19 tidak dapat menjadikan alasan persidangan perkara pidana dilakukan secara elektronik. Sebab, dalam beberapa kasus seperti perkara yang menjerat Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetijo, Utomo Djoko Tjandra dan Pinangki turut dihadirkan di muka persidangan (offline),” imbuhnya. (nas)
