INDOPOSCO.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang. Oleh karenanya, di internal MPR tidak ada pembahasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden dari dua periode menjadi tiga periode.
“Menurut Pasal 37 ayat 3 UUD 1945, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (16/3/2021).
Selanjutnya, menurut Bamsoet, setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, termasuk argumentasi dan kajian akademis.
“Setelah pengusul memenuhi kuorum, maka dibawa ke Sidang MPR untuk disetujui. Sidang MPR harus dihadiri sedikitnya oleh 2/3 anggota MPR atau sebanyak 474 anggota legislator/senator. Setelah semua materi dibahas dan disetujui Sidang MPR, langkah terakhir adalah pengesahan Amendemen Kelima UUD 1945 di Sidang MPR. Persetujuan ini minimal dihadiri oleh 357 anggota MPR,” terangnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, masa jabatan kepresidenan telah diatur dalam Pasal (7) UUD 1945, bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
“Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD 1945, MPR tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945,” terangnya.
“Seperti di Amerika Serikat (AS) dan negara demokratis lainnya, mereka membatasi masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode,” imbuhnya.
Menurut Politisi Golkar ini, pembatasan masa jabatan presiden dua periode agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas. Dan itu pernah terjadi di masa lalu.
“Kami juga ingin memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tongkat estafet kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, agar masyarakat tidak terprovokasi atas isu presiden tiga periode. Sehingga, menganggu stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik. (nas)
