INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berhasil menekan angka stunting dari 29,6 persen pada tahun 2017 menjadi 23,4 persen pada tahun 2019. Angka tersebut sudah dibawah rata-rata nasional yang sebesar 26 persen.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam acara tatap muka dengan keluarga yang memiliki balita stunting di Kantor Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Jumat (12/3/2021).
“Adapun untuk peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu untuk konvergensi sunting terdapat sebanyak 32 kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Serang 3 desa dan Kabupaten Pandeglang 5 desa,” ujar Andika Hazrumy
Andika mengungkapkan, untuk tenaga kesehatan bidan sebagai bagian dari upaya menekan sunting di Provinsi Banten terdapat sebanyak 6.911 orang dengan rincian Kota Cilegon 331 orang, Kota Serang 568 orang, Kota Tangerang 949 orang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 801 orang dan Kabupaten Lebak 1.201 orang. Selanjutnya, Kabupaten Pandeglang 936 orang, Kabupaten Serang 780 orang dan Kabupaten Tangerang 1.345 orang.
Sementara Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengapresiasi angka stunting Provinsi Banten yang berhasil ditekan menjadi 23 persen pada tahun 2019 lalu.
Menurutnya, angka tersebut sudah di bawah angka rata-rata nasional yang sebesar 26 persen. “Tadi dilapori Pak Wagub (Andika Hazrumy) stunting di Banten turun menjadi 23 persen. Itu bagus, di bawah rata-rata nasional yang sekitar 26 persen,” kata Muhadzir.
Muhadjir tengah melakukan kunjungan kerja ke Kota Cilegon, dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir didampingi oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dan Walikota Cilegon Helldy Agustian.
Dikatakan Muhadjir, kunjungannya ke Kelurahan Masigit tersebut sengaja dilakukan untuk mengetahui bagaimana kelurahan tersebut berhasil menekan angka stunting pada balita. “Jadi rupanya memang di sini kerja sama dan kordinasi dari stakeholder stuntingnya berjalan baik. Kordinasi puskesmas, perangkat kelurahan sampai bidannya berjalan,” ujarnya.
Lebih jauh Muhadjir mengungkapkan, taget percepatan penurunan prevalensi stunting atau kekerdilan pada anak di Indonesia yang ditetapkan sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi ketua pelaksanaan program percepatan tersebut. Dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting tersebut Menko PMK akan berperan sebagai koordinator program di mana kepala BKKBN akan bertindak sebagai ketua pelaksana.
BKKBN yang memiliki infrastruktur organisasi hingga ke tingkat daerah nantinya juga akan dibantu oleh kementerian dan lembaga yang berkaitan. “Jadi BKKBN yang memegang kendali pencegahan stunting saat ini. Bukan wilayahnya Kementerian Kesehatan lagi,” katanya.
Untuk diketahui, kunjungan kerja Muhadjir di Kota Cilegon tersebut diawali dengan meninjau lokasi isolasi mandiri di Perumahan Taman Cilegon Indah, di mana terdapat sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) konveksi dinyatakan semua karyawannya yang berjumlah 11 orang positif Covid-19. (dam)
