INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Langkah Badan Pertanahana Nasional (BPN) Provinsi Banten, menuntaskan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah yang ada di Provinsi Banten.
Hal ini terungkap saat kunjungan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudhiawan Wibisono dan jajarannya ke Kakanwil BPN Banten Andi Tenri Abeng yang didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Para Kepala Bidang dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten di kantor BPN Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Jumat (5/3/2021) kemarin.
Yudhiawan Wibisono mengatakan, koordinasi pihaknya denan BPN adalah untuk mensosialisasikan program kerja pemberantasan korupsi terintegrasi di tanha jawara tersebut.
Yudhiawan juga mengapresiasi terhadap capaian target sertipikasi aset pemerintah daerah tahun 2020 lalu, “Kami mengapresiasi jajaran BPN Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Ibu Abeng. Dalam pelaksanaan tugas kami di lapangan BPN berperan strategis membantu pencapaian sertipikasi aset pemda sesuai target yang ditetapkan,” ujar Yudhiawan.
Sementara Kepala Satuan Tugas Korsup Pencegahan Wilayah II KPK Dwi Linda Aprilia menjelaskan, ada delapan area intervensi yang dilakukan oleh KPK.Yaitu, yang menjadi fokus tahun 2021 adalah manajemen aset daerah melalui program sertipikasi aset daerah. “Sesuai terget Presiden Joko Widodo yang menargetkan pada tahun 2024 seluruh aset pemerintah daerah berupa tanah selesai sertipikasinya dan Pemerintah Provinsi Banten memiliki komitmen tahun 2022 seluruh asetnya telah bersetipikat,” cetusnya.
Ia menekankan, tahun ini Korsup Pencegahan Wilayah II KPK akan gencar melakukan pendampingan, _monitoring_ dan evaluasi di Provinsi Banten sehingga target sertipikasi tercapai pada tahun 2024, khususnya Pemerintah Provinsi Banten yang miliki komitmen target sertipikasi selesai pada tahun 2022.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng dalam dalam kesempatan itu menyampaikan,bahwa di tahun 2020 Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten aktif menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-Provinsi Banten, Korsup Pencegahan Wilayah II KPK dan pihak terkait dalam menyelesaikan target sertipikasi yang diberikan.
“Kami siap membantu menyelesaikan target yang ada, jika bidang tanah yang dimohonkan sertipikasinya _clean and clear_ yaitu diketahui letaknya dan batasnya, tercatat dalam daftar aset, tidak bersengketa dan dikuasai secara fisik,” tegas Andi Tenri Abeng. (yas)
