INDOPOSCO.ID – Salah satu senior Partai Demokrat (PD) Jawa Barat Yan Rizal Usman mengatakan, dorongan untuk menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB) di internal Partai Demokrat adalah wajar. Pasalnya, dalam kongres pada Maret 2020 lalu penuh rekayasa dan tidak taat azas.
“Sebab Kongres Maret 2020 tanpa ada laporan pertanggung jawaban Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan kata lain, tidak melengkapi layaknya persidangan partai politik,” ujar Yan Rizal dalam keterangan, Rabu (17/2/2021).
Ia menyebut, kongres Partai Demokrat pada 2020 lalu berbeda dengan KLB 2013 atas Ketua Umum Anas Urbaningrum yang kemudian digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kondisi Partai Demokrat saat ini terpuruk, jadi perlu menghadirkan penyelamat partai,” katanya.
Ia menuturkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat harus memberikan wewenang yang luas kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DDP)C sebagai ujung tombak perjuangan yang memiliki basis massa atau yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
Yan menilai, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) saat ini penuh dengan kejanggalan dan tidak logis. Salah satunya, mewajibkan sidang Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab) untuk mengusulkan tiga calon ketua DPD dan DPC ke DPP. Namun, kemudian DPP yang menetapkan.
“Kami khawatir, cara ini berpotensi transaksional, di mana penyetor terbesar yang paling berpeluang menjadi ketua,” ucapnya.
Oleh karena itu, menurut Yan, banyak pendiri dan para senior Partai Demokrat yang merasa terpanggil untuk menyelamatkan partai dan para kader yang masih setia pada garis perjuangan mulia partai. “KLB adalah jalan terbaik dan harus dilakukan. Tidak ada kata mundur. KLB adalah keniscayaan dan secepatnya,” tegasnya. (nas)
