Pengamat Politik Nasional Soroti Dugaan Ketidaknetralan Pj Bupati Lebak
INDOPOSCO.ID – Pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berharap kepada para Penjabat kepala daerah,baik itu Penjabat (Pj) Gubernur maupun Pj Bupati dan Pj Wali Kota, untuk berhati hati dan bijak dalam menggunakan diksi dan narasi dalam memberikan arahan kepada aparaturnya menjelang pelaksanaan Pilkada serentak.
“Dalam pilkada serentak itu Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota itu posisinya sangat strategis dan menentukan, karena dia memiliki kebijakan maka dari itu harus bijaksana dan ekstra hati hati untuk meletakan posisi jabatannya dan harus pandai memilih diksi dan narasi,” ujar Adib yang juga akademisi dan direktur KPN ini kepada indopos.co.id, Jumat (27/9/2024).
Ia juga meminta kepada Pj bupati Lebak yang memilih diksi dan narasi ‘Perubahan’ kepada para aparaturnya dalam memilih calon pemimpin yang menjadi jargon salah satu paslon, patut dicurigai adanya dugaan keberpihakan kepada salah satu paslon.
“Pj Bupati Lebak harus bijak dalam memilih diksi dan narasi, seperti kata ‘Perubahan’ yang menjadi jargon salah satu paslon, tentu orang akan berpikir adanya dugaan keberpihakan dari Pj Bupati, meski Pj Bupati itu netral dalam pilkada,” cetus Adib.
“Karena jargon ‘Perubahan’ itu dipakai oleh salah satu Paslon, jadi sangat lazim publik mengasumsikan jika Pj bupati tidak netral dan ada keberpihakan,” sambungnya
Adib menambahkan, dari begitu banyak persoalan Pj kepala daerah di Indonesia yang diduga bermasalah, salah satunya adalah Pj Bupati Lebak yang menggunakaan diksi ‘Perubahan’ kepada para aparaturnya. “Mendagri harus segera mengambil tindakan tegas dengan mengevaluasi para Pj yang diduga tidak netral,” tegasnya.
