Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Banten Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp697 Juta
Feasibility Study Fiktif
INDOPOSCO.ID – Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Banten, Joko Waluyo terseret dalam kasus Jasa Konsultansi Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) fiktif.
Joko didakwa telah merugikan keuangan negara senilai Rp697.075.972. Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Serang.
Dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Serang, Joko bersama Agus Apriyanto dinilai telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum dengan menghindari tender (lelang) pada tahun 2018.
Dia secara sengaja memecah paket pengadaan kegiatan FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) tahun Anggaran 2018.
Baca Juga : Sidang Pledoi Terdakwa Korupsi Hibah Ponpes Sempat Dihiasi Mati Lampu
Proyek FS itu dipecah menjadi delapan paket pekerjaan sekaligus menunjuk delapan perusahaan, di antaranya PT Konsep Desain Konsulindo,PT Pajar Konsultan, PT Raudhah Karya Mandiri.
Kemudian, CV. Tsab Konsulindo, PT Tanoeraya Konsultan, PT Javatama Konsultan, CV Mitra Teknis Konsultan, PT Spekrum Tritama Persada.
Delapan perusahaan itu dinilai tidak pernah mengerjakan sesuai dengan kontrak, dimana kenyataanya seluruh pekerjaan FS dikerjakan oleh saksi Agus Apriyanto (TKS pada Dinas PUPR Provinsi Banten) yang ditunjuk oleh terdakwa Joko Waluyo.
Akibatnya, tindakan itu merugikan keuangan negara senilai Rp697 juta. Tindakan itu telah bertentangan dengan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Atas perbuatannya, Joko dijerat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUnomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Joko mengajukan eksepsi atau pembelaan.
“Saya mengajukan eksepsi yang mulia,” ungkap Joko kepada Majelis Hakim, Rabu (12/1).
Ketua Majelis Hakim Selamat, mengabulkan permintaan eksepsi dari Joko Waluyo.
“Iya minggu depan ya pembelaan dari terdakwa,” ujarnya.(son)
