Nusantara

Akademisi akan Adukan Pendukung Gubernur Banten ke Polisi

INDOPOSCO.ID – Akademisi Universitas Sultan Ageng Titrtayasa (Untirta) Banten, Ikhsan Ahmad mengancam akan mengadukan seorang warga benrisial J yang mengaku sebagai pendukung Gubernur Banten Waidn Halim (WH) dengan mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Barisan Relawan WH (Ambarawa).

Ikhsan yang juga pengamat kebijakan publik Banten ini merasa nama baiknya dirusak, dengan adanya rillis yang dibuat oleh J mengatasnamakan lembaga Ambarawa kepada wartawam, dengan membuat laporan pengaduan (Lapdu) kepada Polda Banten atas dugaan pencemaran nama baik Gubernur Banten dalam statmennya yang dimuat di salah satu media online.

“Nama baik saya sudah dicemarkan oleh J yang mengatasnamakan pendukung Wahidin yang membuat Lapdu ke Polda Banten, dengan tuduhan saya melakukan pencemaran nama baik Gubernur yang dimuat di sejumlah media online lokal,” ujar Ikhsan Ahmad kepada INDOPOSCO, Kamis (16/12/2021).

Baca Juga : Gubernur Bertekad Bangun Banten sebagai Daerah Maju dan Strategis

Ikhsan mengaku sudah menunjuk kantor pengacara Aris Affandi Lubis & Associates untuk membuat laporan kepada polisi, termasuk mengecek keabsahan lembaga Ambarawa di Kementerian Hukum dan HAM.” Selain membat laporan pencemaran nama baik kepada polisi, tim kuasa hukum saya juga sudah bergerak ke Kemenkum-HAM untuk mengecek keabsahan dari lembaga Ambarawa itu. Apakah Ambarawa itu terdaftar di Kemenkum-HAM atau tidak. Jika tidak terdaftar, saya juga akan melakukan gugatan,” tegas Ikhsan.

Sementara Moch Ojat Sudrajat, salah satu tim kuasa hukum dari Aris Affandi Lubis and Associates yang dikonfirmasi membenarkan, pihkanya sudah menerima surat kuasa dari Ikhsan dengan nomor 030/SKK-AAL/XII/2021 untuk melakukan langkah langkah hukum terhadap pihak yang diduga sudah mencemarkan nama baik kliennya Ikhsan Amad sebagai seorang akademsi.Termasuk juga tim kami akan mengecek, apakah lembaga itu sudah terdaftar di KemenkumHAM atau lembaga dadakan, nanti akan kita buktikan di Pengadilan,” terang Ojat.

Ojat merasa heran, tiba tiba ada sekelompok orang mengatasnamakan pendukumg Gubernur membuat laporan pencemaran nama baik ke polsi. Padahal,menurut Ojat, berdasarkan Surat Edaran (SE) Kapolri nomor : SE/2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif. Seharusnya yang melaporkan adalah korbannya langsung, karena kasus ini merupakan delik aduan.”Jika yang melaporkan bukan korbannya.Pertanyaannya apa legal standingnya,” kata Ojat.

Baca Juga : Gubernur WH Klaim Anggarkan Pembangunan Tempat Rehabilitasi

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button