Nusantara

Pakar Hukum Tata Negara Sepakat Kasus PL Rp 2,5 Miliar Banten Bisa Diusut APH

INDOPOSCO.ID – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila) Yhanu Setiawan mengatakan, dalih Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang mengatakan pengadaan barang dan jasa Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) untuk rumah sakit Malingping, Kabupaten Lebak, adalah barang spesifik dan atas rekomendasi BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) sangat prematur.

“Apakah Pemprov Banten dan BPKP memiliki kompetensi normatif untuk menentukan sesuatu produk itu spesifik atau bukan, berpaten atau tidak,” ujar Yhanu kepada INDOPOSCO, Senin (8/3/2021).

Akademisi Unila ini mengatakan, jika produk yang lama itu berpaten, sebagai dalih untuk melanjutkan penggunaan perusahaan tersebut mengerjakan proyek tahun 2021 di RSUD Malingping senilai Rp 2,5 miliar, apa urgensi dan argumen hukumnya untuk Pemprov sampai harus membeli produk berpaten, apalagi jika ada produk yang kompetitif.

“Jika itu paten dari tahun yang lalu, mengapa bukan berbentuk aplikasi pemeliharaan atau updating saja,” cetusnya.

Apalagi di tahun 2016 lalu dari dokunen yang tersebar ada proyek PL di RSUD Malingping dua item untuk jasa konsultasn masing masing senilai Rp 197 juta dan Rp 198 juta. ”Padahal kita tahu, untuk jasa konsultan itu batas maksimalnya hanya Rp 100 juta,” kata Yhanu.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button