Nusantara

Proyek PL di Dinkes Banten Akan Dilaporkan ke KPK dan KPPU

INDOPOSCO.ID – Pegiat Kebijakan Publik Banten Ojat Sudrajat sepakat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerhati hukum bahwa proyek paket pengadaan sistem manajemen Rumah sakit (SIMRS) pada Dinas Kesehatan Propinsi Banten senilai Rp 2,5 miliar dengan metode Penunjukan Langsung (PL) berpotensi melanggar hukum.

”Saya sepakat dengan KPK dan pemerhati hukum, jika proyek SIMRS di lingkungan Dinkes Banten itu berpotensi melanggar hukum dan diduga terjadi praktik monopoli,” terang OJat kepada INDOPOSCO, Minggu (7/3/2021).

Untuk itu, pihaknya akan mengadukan masalah itu ke KPK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar kasus yang sempat viral itu menemui ititk terang. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat ada dan tidaknya pelanggaran hukum dan praktik monopoli.”Insya Allah hari Rabu (10/3/2021) nanti, saya akan membuat surat laporan ke KPK dan KPPU,” tegas Ojat.

Ia mengungkapkna, pengadaan SIMRS RSUD Malingping berdasarkan data yang dia miliki diawali tahun 2016, dimana RSUD Malingpin membeli 11 Modul Aplikasi SIMRS yang senilai hamper Rp 400 juta yang bersumber dari APBD dan BLUD, dengan kontrak dan metode Pengadaan Langsung dimana kontraknya dengan PT TU selaku penyedia aplikasi SIMRS Medifirst 2000.

“PT TU ini adalah mitra dari PT. JS, dimana PT TU ditunjuk oleh PT JS untuk memasarkan aplikasi SIMRS Medifirst 2000.Dan pada tahun 2020 RSUD Malingping kembali menambah 4 Modul aplikasi yang nilainya hampir mencapai Rp 200 juta dan melakukan kontrak dengan PT JS langsung tidak dengan PT. JU lagi,” ungkap Ojat.

Ia menambahkan,tahun 2021 karena RSUD Malingping ingin aplikasi SIMRSnya berbasis web serta memerlukan penambahan hardware dan infrastruktur yang mendukung aplikasi SIMRS Medifirst 2000 yang telah dipasang di tahun 2016 dan Tahun 2020.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button