Nusantara

Kinerja TKSK Lebak-Pandeglang Dinilai Tak Profesional

INDOPOSCO.ID – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI), Gemah Putra menyoroti kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tak profesional. Banyak TKSK yang ada di Lebak dan Pandeglang, Banten tak lagi menjalankan tugasnya dengan baik dalam kapasitasnya sebagai pendamping.

“Jadi, kan sudah jelas lewat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2013, sudah sangat jelas tentang tugas dan peran TKSK yaitu untuk membantu kesejahteraan sosial di setiap wilayah penugasan termasuk kecamatan. Untuk tahun 2019 sampai 2020, saya telah mencatat banyaknya persoalan monopoli yang dilakukan oleh suplayer khususnya di Lebak dan Pandeglang,” kata Gemah Putra kepada INDOPOSCO.ID, Minggu (24/1/2021)

Dikatakan, meskipun persoalan tersebut sudah diadukan, tapi disanggah oleh pihak Kementerian Sosial. Pihaknya menyayangkan kinerja TKSK yang memang tak lagi menjalankan tugas dengan baik.

Bahkan, menurut Gemah, ia mempunyai data banyak TKSK yang tak profesioanal. Menurut Gemah, di tengah banyaknya program Bantuan Sosial (Bansos) yang digulirkan oleh pemerintah pusat seperti Penerima Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Gemah menyebut ketika kinerja TKSK baik, tentunya tak akan lagi muncul kekeliruan data. Gemah menyebut, TKSK harus bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat ke masyarakat penerima manfaat.

“Kalau TKSK khususnya di Lebak dan Pandeglang tak bisa bekerja dengan baik, nantinya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat dan akan mencoreng nama pemerintah pusat. Kalau tak profesional mending diberhentikan atau dibubarkan,” tutur Gemah.

Dijelaskan, terhitung sampai dengan saat ini, banyaknya pengurangan-pengurangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya di Lebak dan Pandeglang. Padahal, kata Gemah sebelumnya, mereka terdaftar menjadi KPM tapi malah namanya hilang.

“Saya pikir, TKSK ini kinerjanya sangat lemah, untuk data di Kabupaten Lebak sendiri merosot mengalami pengurangan. Dari data semua KPM BPNT yang berjumlah 107.983 KPM berubah menjadi 71.578 KPM.” jelas Gemah.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button