Jadi Syarat Mutlak, Pemerintah Minta SPPG Makan Bergizi Gratis Wajib Miliki SLHS
INDOPOSCO.ID – Pemerintah terus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) secara menyeluruh. Hal ini dilakukan pascaterjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa lokasi program MBG.
“Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Ia mengatakan, pihaknya tengah merumuskan langkah konkret untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan MBG. “Bapak Presiden menaruh perhatian serius terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Seperti, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.
Lalu, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. Dan, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.
“Kami juga memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan,” katanya.
Selanjutnya, masih ujar Zulhas, pihaknya juga mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.
“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” tegasnya.
Ia juga meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah. (nas)
