Soal Tunjungan Rumah DPR Rp50 Juta, Akademisi: Semakin Mati Rasa Malunya
INDOPOSCO.ID – Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Bakir Ihsan mengkritik keras soal uang tunjangan rumah sebesar Rp50 juta bagi anggota DPR.
Kondisi tersebut semakin menunjukkan, bahwa anggota dewan telah kehilangan rasa malu.
“Semakin nyata, DPR RI semakin mati rasa malunya. Target legislasi yang tidak pernah tercapai, tapi urusan pendapatan terus naik,” kata Bakir kepada INDPOSCO melalui gawai, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
DPR dinilainya tidak peka terhadap kesulitan yang dialami masyarakat. Pemberian tunjangan rumah tersebut bahkan tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat.
“Itu akal bulus DPR yang mati logika kerakyatannya. Apapun alasannya, sejatinya mereka (harusnya) prihatin atas kondisi ekonomi yang tidak baik- baik saja,” ujar Bakir.
Menurutnya, tipu muslihat selalu berorientasi pada keuntungan pribadinya. Sehingga kritik yang berdatangan tidak digubris. Sementara urusan rakyat, meresa sudah membayar melalui praktik politik uang yang disebar menjelang pemilu.
Pemberian uang tunjangan rumah dinas itu tidak sejalan dengan kinerja anggota dewan, yang belum optimal menyuarakan aspirasi masyarakat. Termasuk gagal menjalankan fungsi kontrol melalui pengawasan undang-undang.
“Dari tiga fungsi DPR yang berhasil hanya satu, budgeting itu pun lebih pada kepentingan diri dan partainya, sementara dua fungsi lainnya, controling dan legislasi, gagal mencapai target,” kritik Bakir.
“Seharusnya ada punishmen atas kegagalan tersebut, salah satunya, mereka tak diberikan tunjangan rumah dinas,” tambahnya.
Ketua DPR Puan Maharani menyebut, pemberian uang tunjangan rumah bagi anggota dewan telah dilakukan melalui pertimbangan secara matang. Nominalnya telah sesuai dengan harga sewa rumah di Jakarta.
“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” ucap Puan terpisah di Gedung DPR RI, Kamis (21/8/2025).
Kendati demikian, DPR diklaimnya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. “Namun, apa pun itu, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR,” imbuh Puan.(dan)
