Polemik Ijazah Jokowi Harus Diselesaikan dengan Transparansi, Bukan Kriminalisasi
INDOPOSCO.ID – Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, telah berulang kali mencuat dan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Persoalan yang sebenarnya bisa selesai secara damai, justru terus bergulir karena belum ada langkah keterbukaan.
Menurut politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, jika memang benar ijazah itu asli dan sah, maka menunjukkannya secara terbuka kepada publik adalah langkah sederhana namun sangat bermakna.
“Tindakan ini tidak hanya menjawab keraguan masyarakat, tetapi juga menjadi wujud penghormatan terhadap prinsip demokrasi dan transparansi pejabat publik,” kata Didi di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).
Ia berpandangan, penyelesaian kasus tersebut tanpa keterbukaan, ruang bagi spekulasi, tuduhan, hingga disinformasi akan terus tumbuh. Hal tersebut sangat berbahaya karena dapat menimbulkan perpecahan di antara sesama anak bangsa, bahkan mencederai kepercayaan terhadap institusi negara.
“Justru yang berbahaya adalah jika perdebatan ini dijawab dengan pembiaran, atau yang lebih buruk, dengan kriminalisasi terhadap warga yang mempertanyakan,” ujar Didi.
Padahal jika dokumen itu sah dan otentik, maka tidak perlu ada yang dikorbankan melalui proses hukum yang justru memperkeruh keadaan.
“Maka saya mengajak seluruh pihak untuk berpikir jernih. Jika tidak ada yang disembunyikan, maka tunjukkan,” ucap Didi.
Ia menambahkan, bangsa ini terlalu besar untuk terus dipertentangkan oleh sebuah dokumen yang seharusnya mudah diverifikasi. Tanggung jawab moral seorang pemimpin adalah menjernihkan, bukan membiarkan rakyat saling curiga.
“Indonesia membutuhkan pemersatu, bukan pembiaran atas perpecahan,” imbuh anggota DPR periode 2019-2024 itu. (dan)
