APBN Bengkak, Menkeu Singgung Jumlah Kementerian/Lembaga Naik Drastis
INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatatakan, cakupan stakeholder semakin luas pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terbukti dari jumlah kementerian/lembaga dan perangkat kepala daerah naik signifikan ketimbang tahun 2024.
“Seluruh kementerian/lembaga sekarang jumlahnya 99. Naik cukup drastis dari tahun lalu 86 kementerian/lembaga,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).
Pemerintah daerah (pemda) juga naik mencapai 546 Pemda. Termasuk desa tercatat sebanyak 75.266. Satuan kerja (satker) saat ini tembus 19.439.
Sedangkan wajib pajak mencapai 82,23 juta. Kegiatan eksportir 148 ribu. “Ini adalah volume kegiatan yang harus dijawab tidak selalu dengan nambah orang, tapi investasi di bidang sistem,” ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, ia mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun selalu meningkat. Dari sisi penerimaan negara naik 2,03 persen year on year (YoY) mencapai Rp3.004,5 triliun. Belanja negara untuk pemerintah pusat 2.701,44 triliun. “Naik 2,34 persen YoY,” ujar Ani disapanya.
Peningkatan juga terjadi anggaran transfer ke daerah. Meski kenaikannya tidak terlalu signifikan. “Naik 0,62 persen YoY atau menjadi 919,87 triliun,” tutur Ani.
Sementara pembiayaan utang negara mencapai Rp775,9 triliun atau 1,28 persen YoY. Serta pengelolaan aset negara membutuhkan dana sebesar Rp13.692,36 triliun atau persentasenya 7,59 persen YoY.
Ia semula ingin menunjukkan 5 tahun kenaikan APBN. Namun, diduga anak buahnya terburu-buru menyiapkan datanya. Alhasil hanya mengulas setahun lalu. “Naiknya itu betapa cukup dramatis dari satu tahun,” ucap Ani.
Mengenai pembahasan soal pengelolaan keuangan negara melalui APBN itu ingin memperlihatkan, bahwa anggaran yang digunakan Kementerian Keuangan cukup sama dari tahun ke tahun.
“Tujuannya untuk menggambarkan betapa size dari APBN kita, entah dari penerimaan, belanja dan transfer itu melonjak cukup tinggi. Sementara Kementerian Keuangan relatif size-nya tidak banyak berubah,” imbuh Ani. (dan)
