Menbud: Tarif Trump Perkuat Kedaulatan Ekonomi Indonesia
INDOPOSCO.ID – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mendukung penuh terhadap langkah-langkah kebijakan strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto dalam merespons tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025 lalu.
Ia menegaskan, strategi Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo menunjukkan respons tepat dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global,” kata Fadli Zon dalam keterangan, Minggu (6/4/2025).
Ia menuturkan, strategi tersebut sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa. “Kita tak boleh gentar terhadap tekanan, justru ini saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan di tengah ketidakpastian global,” ujar Fadli.
Fadli menggarisbawahi bahwa salah satu pilar strategi Presiden adalah memperluas kemitraan dagang strategis. Upaya ini mencakup penguatan hubungan dengan BRICS, ASEAN, hingga mitra baru di kawasan negara-negara selatan global (Global South).
Menurutnya, diversifikasi mitra dagang menjadi keharusan, apalagi di tengah perang dagang dan kebijakan perdagangan AS yang semakin proteksionis. Indonesia juga telah menandatangani kemitraan ekonomi seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global.
Selain itu, upaya aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global juga terus dilakukan. Beberapa perjanjian dagang lainnya seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EAEU CEPA) juga menjadi bagian dari strategi ini.
Dia meyakini pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai salah satu langkah konkret untuk mengelola proyek-proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, minyak dan gas bumi, perkebunan, hingga kelautan dan perikanan.
“Sebagai negara kaya sumber daya, kita tak boleh terus-menerus mengekspor bahan mentah. Kita butuh nilai tambah, perluasan lapangan kerja, kedaulatan industri, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tegasnya.
“Hilirisasi adalah jalan menuju itu semua,” sambung Fadli.
Ia juga menyerukan agar mitra dagang internasional memahami dimensi strategis dan sosial dari kebijakan hilirisasi tersebut. Strategi lainnya Presiden Prabowo, menurut Fadli paling berdampak jangka panjang adalah meningkatkan daya beli masyarakat melalui program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat.
Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025, masih ujar Fadli, dapat meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Sekaligus memajukan budaya pangan lokal.
“Rencana pemerintah mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan memperkuat ekonomi desa bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah,” terangnya.
“Ekonomi yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Meningkatkan konsumsi domestik, memperkuat desa, dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru adalah fondasi daya tahan ekonomi kita,” lanjutnya.
Terkait tarif impor dari AS, Fadli melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk baru dari unilateralisme yang merugikan negara-negara berkembang dan menimbulkan gejolak di pasar global. Indonesia, bersama negara-negara lain yang terdampak, akan menghadapi tantangan akibat kebijakan tersebut.
“Tarif Trump ini memang menjadi tantangan bagi kita, namun dengan strategi yang tepat, kita dapat menjadikannya sebagai peluang untuk menyusun orientasi ekonomi,” katanya.
“Selain itu kita bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat kemandirian ekonomi bangsa,” imbuhnya. (nas)
