Silmy Karim Revisi UU Imigrasi adalah Solusi Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Tingkatkan Pelayanan
INDOPOSCO.ID – Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI.
Salah satu perubahan penting adalah paspor kini diakui sebagai bukti kewarganegaraan. Paspor mengikuti standar ICAO, yang mengidentifikasi pemegangnya sebagai warga negara dan memberi hak kembali ke negaranya.
Menkumham, Supratman Andi Agtas, menyatakan perlunya optimalisasi hukum untuk memberikan kepastian, khususnya terkait mobilitas antarnegara. Mobilitas yang meningkat menimbulkan risiko lebih besar bagi petugas Imigrasi.
“Penguatan mencakup layanan, perlindungan petugas, dan alasan penolakan keluar-masuk Indonesia serta durasi penangkalan,” katanya dalam keterangan yang diterima INDOPOS.CO.ID pada Jumat (20/9/2024).
Sementara itu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim, menjelaskan penangkalan bagi WNA bermasalah bisa sampai 10 tahun atau seumur hidup.
“UU baru juga menyamakan masa berlaku izin masuk kembali (IMK) dengan izin tinggal ITAS/ITAP, sehingga pemegang ITAP tak perlu sering memperpanjang IMK,” ujar Silmy.
Menunurutnya, orang yang sudah masuk tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar Indonesia, sesuai dengan Putusan MK.
“UU baru juga memungkinkan petugas Imigrasi dibekali senjata api demi melindungi diri saat bertugas, mengingat risiko yang dihadapi,” kata Silmy.
Silmy menyebut bahwa regulasi baru ini adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian masa kini dan masa depan.
“Dengan perubahan ini, diharapkan regulasi keimigrasian Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan masa kini dan masa depan,” pungkasnya. (fer)
