IPW Kritik Kekerasan Aparat Kepolisian terhadap Ratusan Demonstran di DPR
INDOPOSCO.ID – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso megkritik tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani para demonstran yang memprotes rencana pengesahan RUU Pilkada di depan Gedung DPR.
Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan manifestasi dari hak berpendapat di ruang publik, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.
Perlindungan terhadap hak ini juga diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan publik terhadap DPR RI merupakan tindakan konstitusional yang bertujuan untuk mengingatkan para anggota DPR agar tetap berpegang teguh pada konstitusi. Substansi tuntutan tersebut telah diatur dengan jelas dalam undang-undang, sehingga langkah mahasiswa untuk menyuarakan protes melalui demonstrasi adalah tindakan yang sah dan tepat,” kata dalam keterangan yang diterima INDOPOS.CO.ID pada Jumat (23/8/2024).
Oleh karena itu, IPW mendesak Polri untuk meningkatkan profesionalisme anggotanya di lapangan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang komprehensif kepada personel agar memahami Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
“Terhadap anggota polisi yang melakukan tindakan kekerasan tanpa mematuhi prosedur yang diatur dalam perkap tersebut, harus dikenakan sanksi etik dan diproses secara pidana,” ujarnya.
