Nasional

Buruh Minta UU Cipta Kerja Dihapus, Ajukan Judicial Review ke MK

INDOPOSCO.ID – Serikat Pekerja (SP) menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan hapus outsourcing tolak upah murah (Hostum).

Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Menurut dia, SP mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya UU Cipta Kerja mengembalikan konsep upah minimum (UM) menjadi upah murah. Dan tentunya itu mengancam kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.

“Tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing, sehingga menghilangkan kepastian kerja bagi buruh. Ini sama saja menempatkan negara sebagai agen outsourcing,” ungkapnya.

Lalu terkait kontrak yang berulang-ulang. Menurutnya, UU Cipta Kerja tak memberi jaminan menjadi pekerja tetap, hal ini mengancam stabilitas kerja. “Pesangon yang diberikan hanya setengah dari aturan sebelumnya, merugikan buruh yang kehilangan pekerjaan,” katanya.

1 2Laman berikutnya
mgid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button