Jelang WWF 2024, BKSAP DPR: Penggunaan Air Tidak Boleh Hanya Untungkan Pihak Swasta
INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan, penggunaan air tidak boleh berlebihan dan jangan sampai menguntungkan pihak-pihak tertentu lewat komersialisasi. Pasalnya, cadangan air layak konsumsi di bumi persentasenya tidaklah besar, hanya 3 persen dari total jumlah air yang didominasi oleh lautan.
Hal tersebut diutarakan oleh Putu, jelang penyelenggaraan World Water Forum (WWF) 2024 yang diselenggarakan di Bali pada 18-25 Mei 2024 mendatang.
“Karena memang air ini adalah menjadi satu komoditas penting, menjadi hak dasar rakyat, hak asasi manusia, dan memang tidak boleh air ini secara berlebihan menguntungkan pihak-pihak swasta atau dikomersialisasi. Secara regulasi kita juga jelas bahwa air dan bumi dan lainnya juga adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Putu Supadma dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (17/5/2024).
Putu pun menjelaskan, para pakar dalam pertemuan WWF nanti akan memberikan masukan. Salah satunya mengenai eksistensi regulasi terkait saat ini yakni, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2019.
Kedua UU ini, ucap Putu, dianggap belum cukup mengawal serta memberikan ruang atau perhatian yang komprehensif terhadap akses air.
Putu Supadma berpendapat pentingnya parlemen merevisi UU yang agar dapat mengakomodasi masalah air ini secara spesifik.
“Karena memang situasinya saat ini mungkin lebih terfokus pada komersial menguntungkan pihak swasta tapi nanti kita berharap juga ini adalah menjadi hak asasi manusia. Rakyat juga harus mendapatkan hak atas air bersih ini. Rakyat di desa-desa secara adat juga diberikan pembekalan kemampuan untuk mengelola air sehingga ada satu komitmen bersama secara komprehensif,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengharapkan, melalui WWF 2024 akan melahirkan komitmen bersama terkait air yang disepakati oleh seluruh Parlemen yang ada.
“Yang pertama kan jelas untuk meng-evaluasi SDGs Nomor 6 tentang Air dan Sanitasi. Yang kedua bagaimana perspektif ini masa lalu ini harus dihadirkan. Contoh di Bali, karena saya orang Bali, ada Tri Hita Karana hubungan harmoni antara alam manusia dan Sang Pencipta. Yang kedua bagaimana di Bali, air yang disebut tirta selalu dimuliakan ada tempat sucinya, ada bagaimana kita melakukan penyucian dengan air juga, ada bagaimana air ini juga sangat dihormati, dihargai,” imbuhnya.
Putu menilai pengelolaan air yang benar dapat menurunkan potensi terjadi konflik. Lanjutnya, sudah banyak negara yang mengalami konflik karena air contohnya di Sungai Nil. Sementara itu telah terjadi perselisihan selama 10 tahun antara Mesir dan Ethiopia mengenai pasokan air di Sungai Nil. Kedua pihak mencari solusi internasional, namun perundingan yang dipimpin oleh Departemen Luar Negeri AS – dan diikuti oleh Uni Eropa dan PBB – hanya menghasilkan sedikit kesepakatan setelah empat tahun. (dil)
