Nasional

Perkuat Digitalisasi Pelayanan Publik

Kementerian PANRB-Kementerian Kominfo

INDOPOSCO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah melakukan penguatan digitalisasi pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), Portal Pelayanan Publik dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu, dibutuhkan langkah sinergi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) khususnya dari segi teknologi dan infrastruktur.

“Kementerian PANRB khususnya Deputi Bidang Pelayanan Publik memiliki tiga program strategis yang membutuhkan dukungan dari segi teknologi informasi, diantaranya pengelolaan pelayanan publik nasional melalui SP4N-LAPOR!, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi melalui pembangunan Portal Pelayanan Publik dan Mal Pelayanan Publik Digital,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Rapat Penguatan Koordinasi dan Sinergi Digitalisasi Pelayanan Publik, di Jakarta, Rabu (11/1).

Dalam kesempatan tersebut Diah membahas beberapa isu strategis, terutama yang menjadi mandat pada Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam peraturan tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran dalam penyusunan domain arsitektur yang terkait dengan domain aplikasi dan infrastruktur SPBE.

Sejalan dengan hal itu, SP4N-LAPOR! yang telah ditetapkan sebagai aplikasi umum masih menghadapi masalah integrasi aplikasi sejenis. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan aplikasi umum bidang pelayanan publik untuk diintegrasikan dalam Portal Pelayanan Publik.

Selanjutnya, dalam proses pembangunan MPP Digital perlu adanya manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah tentang manajemen layanan.

“Manajemen layanan yang dilakukan meliputi serangkaian proses pelayanan pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan aplikasi. Keberlangsungan aplikasinya harus terjamin untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap pengguna,” tutur Diah.

Kemudian berkenaan dengan rencana strategis, Deputi Diah menyampaikan untuk Portal Pelayanan Publik Kementerian PANRB bertanggung jawab dalam integrasi proses bisnis pemerintah pusat. Sementara, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab dalam integrasi proses bisnis pemerintah daerah sedangkan Kementerian Kominfo bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkaan Portal Pelayanan Publik yang terintegrasi, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button