Nasional

Kementerian PUPR Siap Bedah 2.016 RTLH di Kaltim

INDOPOSCO.ID – Sebanyak 2.016 rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan dibedah menjadi layak huni oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk itu, Kementerian PUPR akan menyalurkan dana bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 40,3 Miliar agar masyarakat tidak mampu di Kaltim bisa menempati rumah yang layak huni.

“Kami akan terus berupaya mengurangi rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Indonesia melalui Program BSPS,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta, Jum’at (17/6/2022).

Program BSPS, imbuhnya, merupakan program perumahan yang yang berkelanjutan yang tujuannya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Dalam pelaksanaanya, Program BSPS dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) guna membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dan yang memiliki rumah tidak layak huni dan mendorong masyarakat penerima bantuan untuk membangun rumahnya.

“Kami memberikan dana stimulan kepada masyarakat serta pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam proses pembangunannya. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat lebih antusias berswadaya dalam bentuk bahan material dan tenaga kerja untuk mendapatkan hunian tinggal yang layak dan lebih baik sehingga kedepannya hunian tersebut menjadi sehat, nyaman, dan memberi kebahagiaan bagi penghuninya,” ujarnya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan II, H Hujurat didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur, Elvanirwan menjelaskan, kriteria RTLH yang mendapatkan Program BSPS mencakup empat komponen hunian yang kondisinya di bawah standar antara lain kondisi bangunan, kesehatan (sanitasi dan air bersih layak), serta luas rumah sesuai standar ruang gerak minimum penghuni dan kriteria hunian tinggal yang layak yaitu dengan memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button