Nasional

Kacamata Aturan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah

INDOPOSCO.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak baru akan digelar pada 2024, tepatnya penyelenggaraannya berjalan setelah Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) rampung diselenggarakan.

Hari pemungutan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 direncanakan pada 27 November setelah pemilu serentak usai digelar di 14 Februari 2024. Namun, ada hal yang berbeda kali ini dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada-pilkada pada periode sebelumnya.

Kali ini, mayoritas masa jabatan kepala daerah yang pada periode ini sedang menjabat sebenarnya sudah berakhir lebih dulu jauh sebelum jadwal Pilkada Serentak 2024 digelar.

Terhitung, terdapat sebanyak 272 kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati yang tersebar di 25 provinsi di tanah air ini berakhir masa jabatannya mulai 22 Mei 2022 ini.

Dari berakhirnya periode jabatan kepala daerah dengan jadwal pemilihan kali ini, ada gap waktu yang cukup panjang, setidaknya ada kekosongan jabatan sekitar 1-2 tahun lebih, tergantung masa berakhirnya periode jabatan kepala daerah apakah di 2022 atau 2023 mendatang.

Mengingat gap waktu yang cukup lama itu pula, akhirnya muncul saran atau usulan untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang saat ini menjabat dibanding harus mengangkat aparatur sipil negara (ASN) untuk bertugas menjadi pejabat sementara sebelum kepala daerah periode 2024-2029 dilantik.

Baca Juga: Manajemen Risiko Pemilu 2024 Perlu Disiapkan

Contohnya seperti usulan yang disampaikan mantan Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan yang menyebutkan sebaiknya persoalan kekosongan jabatan kepala daerah tak perlu dijawab dengan pengisian penjabat sementara dari ASN.

Saran yang mengemuka yakni agar kepala daerah yang habis masa jabatannya itu diperpanjang saja. Hal itu dinilai lebih baik, daripada menunjuk atau mengangkat ASN menjadi penjabat sebab berpotensi punya beberapa keterbatasan dan kendala ketika menjabat terlalu lama.

Sebagai wacana, opsi tersebut tentu bisa saja direalisasikan, namun melihat dari kacamata aturan perundang-undangan yang berlaku apakah benar perpanjangan masa jabatan kepala daerah dapat diterapkan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik menjelaskan, secara rinci dari aturan jabatan kepala daerah dan pengangkatan pejabat sementara yang mengisi jabatan kepala daerah.

Menurut dia, perpanjangan masa jabatan kepala daerah seperti usulan yang muncul malah berpotensi melanggar aturan jika benar-benar direalisasikan.

Pertimbangannya, secara regulasi masa jabatan tersebut hanya dibatasi selama lima tahun dan apabila diperpanjang justru akan bermasalah dari sisi perundang-undangan dan berpotensi melanggar aturan.

Hal itu karena tidak terdapat ruang regulasi untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang segera berakhir. Berdasarkan ketentuan pasal 60 UU No 23/2014 serta pasal 162 ayat 1 dan 2 UU No 10/2016 tidak terdapat ruang regulasi untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah karena secara eksplisit normanya membatasi hanya 5 tahun.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button