Nasional

Akademisi IPB: Pemerintah Bekerja Optimal Kawal Ketat Program Pupuk Subsidi

INDOPOSCO.ID – Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi menilai pemerintah bekerja optimal dalam mengawal ketat kebijakan yang dikeluarkan, termasuk mengenai pupuk bersubsidi. Pupuk subsidi adalah kebijakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani sehingga penyediaan pupuk adalah program strategis lintas kementerian kementerian yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dengan tata kelolanya melibatkan pemerintah daerah serta pengawasan dan penindakannya melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

“Penyediaan pupuk subsidi setiap tahun sebesar Rp 9 juta ton. Mendistribusikan pupuk dalam jumlah jutaan ton ini tidak lah mudah di saat pandemi covid. Juga petani butuh pupuk banyak jauh diatas kemampuan alokasi pemerintah. Ya pasti lah ada gula pasti banyak semut, artinya ada moral hazard di lapangan. Tapi ini tidak luput dari pengawasan pemerintah,” demikian dikatakan Prima Gandhi di Bogor, Sabtu (29/1/2022).

Baca Juga : Mentan SYL Targetkan Penanaman 10 Juta Pohon Kopi di Tahun 2022

Dosen Program Studi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB ini menjelaskan pelaksanaan program pupuk bersubsidi yang dibangun dan dijalan pemerintah hingga saat ini sudah sangat bagus. Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran, Kementerian BUMN menyiapkan produksi pupuk hingga distribusinya ke petani melalui PT. Pupuk Indonesia sebagai pelaksananya dan Kementan, menyiapkan petani sasaran secara digital yakni e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) melalui aplikasi online button-up, mengawal pemanfaatan oleh petani dan monitoring serta evaluasinya.

“Pelaksanaan program pupuk bersubsidi pun melibatkan peran dan tugas pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi terkait penentuan alokasi subsidi pupuk antar kabupaten/kota dan pengawasannya melalui KP3. Pemerintah kabupaten/kota berperan dalam alokasi subsidi pupuk di tiap dan antar kecamatan dan juga bertugas dalam pengawasannya melalui KP3 di tingkat kabupaten/kota. Jadi sudah sangat mantap sistem kerja yang dibangun,” ujarnya.

“Bahkan masyarakat juga berperan dalam pengawasan masyarakat dan bila ditemukan penyimpangan di lapangan bisa melaporkan sesuai mekanisme yang berlaku,” terang Gandhi.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button