Soal Masa Jabatan Presiden, Sultan Najamudin: Hargai Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat
INDOPOSCO.ID-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin merespon wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang diusulkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, semua warga negara berhak untuk menyatakan pendapat dan pandangannya terkait kebijakan apapun yang dinilainya sangat dibutuhkan. Saya yakin Para pengusaha yang mendorong perpanjangan masa jabatan presiden tentu memilki kajiannya sendiri.
“Tapi yang harus dipahami adalah bahwa kita hidup di negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat,” tegas Sultan melalui rilisnya, Rabu (12/1/2022).
Apa yang disampaikan oleh Bahlil atas nama pengusaha, tambahnya, tidak sepenuhnya salah. Dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih ini, perlu mempertimbangkan kembali agenda strategis seperti pemilu untuk dilangsungkan di 2024. Tapi tentu masukan para pelaku usaha ini akan mempengaruhi banyak hal yang substansial dalam pemerintahan.
Baca Juga : Akademisi: Wacana Penundaan Pemilu Tak Miliki Urgensi yang Jelas
“Para pelaku usaha tentu bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada pemerintah, mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional, tapi rasanya sangat berlebihan jika motifnya hanya karena alasan ekonomi. Janganlah kita berbisnis dengan negara secara terlalu dalam,” kata mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bengkulu itu.
Dalam sejarahnya, kata Sultan, bangsa ini pernah menyaksikan betapa kekuasaan rezim orde lama dan orde baru harus tumbang akibat dorongan politik memperpanjang masa jabatan yang justru menjebak kekuasaan seorang presiden.
“Saya percaya Bapak Presiden Joko widodo tidak ingin mencoreng legacynya yang sempurna dengan candu kekuasaan ini. Tapi jika mayoritas rakyat mendukungnya, ya silakan kita berkonsensus dan bermufakat bersama. Jabatan presiden, gubernur, bupati/wali kota, termasuk DPR dan lain-lain yang akan berakhir di 2024 semuanya harus diperpanjang. Tapi tentu hal ini akan menjadi preseden politik hukum yang buruk bagi masa depan demokrasi kita,” tanya Sultan secara retoris.
Lebih lanjut Sultan menerangkan, 2024 masih jauh. dirinya optimistis ekonomi nasional akan segera pulih dalam dua tahun ke depan, jika semua pihak terutama pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait selalu fokus melakukan terobosan progresif secara konsisten dan berkelanjutan.
“Motif pemulihan ekonomi untuk mendorong masa jabatan Presiden Jokowi, justru hanya akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah tengah pesimis dan tidak mampu memenuhi target pemulihan ekonomi hingga 2024. Atau karena para pengusaha yang takut kehilangan kesempatan,” tutup senator muda asal Bengkulu itu.(arm)
