Nasional

Pandemi di Tahun Kedua, Sektor Pertanian Tetap Berjaya

Oleh: Agus Salim, SS, M.Si, Paranata Humas Ahli Muda Kementerian Pertanian

INDOPOSCO.ID – Peran pemerintah sebagai pelayan publik dalam pemenuhan hajat hidup masyarakat sangat dinantikan. Kewajiban itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menjadi tantangan ketika tugas dan kewajiban pemerintah itu dihadapkan pada era distrupsi akibat pandemi Covid-19, sistem distribusi 11 kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia membutuhkan pendekatan khusus dengan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa Kota dan provinsi, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan sejak awal tahun 2021.

Kehadiran pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sebagai garda terdepan dalam pengamanan rantai pasok pendistribusian dan pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat sebagai wujud upaya menghadirkan pelayanan prima telah dilakukan. Bahkan menjadi perhatian khusus Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Dalam beberapa kesempatan, pria yang kerap dipanggil Komandan ini menyampaikan “Masalah pertanian adalah masalah kebutuhan keseharian masyarakat, tidak ada orang yang tidak butuh makan”. Jelas, ini menjadi tantangan tersendiri apakah pertanian sebagai penopang hajat hidup kebutuhan pangan masyarakat dapat diandalkan.

Indonesia sebagai negara yang menganut welfare state mempunyai peran sebagai pelayan masyarakat (public services) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada kenyataannya mungkin saja pelayanan birokrasi pemerintah terhadap masyarakat belum seperti yang diharapkan, ini harus menjadi perhatian dan tanggungjawab pemerintah, atau mungkin diperlukan perubahan prilaku pemberi layanan dan penerapan konsepsi pelayanan publik yang kekinian.

Pada sektor pertanian diperlukan kepastian terpenuhinya logistik untuk pemenuhan pasokan pangan di masyarakat dengan cara mempertemukan produsen dengan pasar, baik pasar tradisonal yang menguasai lebih dari dua pertiga kebutuhan masyarakat, maupun pasar modern dan direct selling oleh berbagai platform, sebagai pelayan publik sektor pangan juga berusaha mempertemukan keahlian para pelaku agribisnis, baik petani sebagai stakeholder utama, produsen lainnya maupun asosiasi dan kelompok, pemasar dan pemangku kebijakan. Hal ini dilakukan karena sektor pertanian kita tercatat tetap tumbuh melaju dan mampu menjadi mesin penggerak perekonomian nasional.

Kinerja sektor pertanian telah menunjukan ketangguhannya dalam menghadapi badai perekonomian yang tidak kondusif, Presiden Joko Widodo di suatu kesempatan menyampaikan bahwa ditengah pandemi sektor pertanian menjadi sektor unggulan bisa tetap bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja. Senada dengan data yg dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS (diolah Pusdatin Kementan), di sepanjang tahun 2020 pertanian melaju dan menjadi sektor yang konsisten tumbuh positif sebesar 1,75 persen di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minnus hingga 2,07 persen.

Kinerja sektor pertanian pada perekonomian negara berlanjut hingga tahun 2021. Nilai ekspor pertanian (segar, olahan) terus meningkat, tercatat ekspor pertanian hingga november tahun ini mencapai Rp549,11 triliun atau meningkat 42,47 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Januari-November). Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP), sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani grafiknya juga meningkat, September 2021 NTP mencapai angka sebesar 105,58 atau naik 0,96 persen jika dibandingkan NTUP bulan sebelumnya, dan NTUP mampu berada di posisi 105,58 atau naik 0,074 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Kementan sejauh ini mampu melakukan adaptasi terhadap realitas masyarakat, dengan melakukan berbagai terobosan, bersama kaum milenial menciptakan berbagai program yang mengedepankan teknologi dan kolaborasi, di era platform e-commerce (bisnis digital), untuk mendekatkan dan mendapat tempat di hati konsumen, berbagai transaksi bahan pokok pangan melalui marketplace ditambah lagi dengan pemanfaatan fintech sekarang ini marak dipergunakan oleh masyarakat, hal ini menjadi tantangan tersendiri pada hilirisasi atas pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk dengan cepat dan tepat dapat langsung dinikmati masyarakat.

Kementerian Pertanian telah berupaya secara masif menunaikan tugasnya untuk menyediakan pangan lebih dari 267 juta rakyat Indonesia, menjamin ketersediaan pangan, para petani tetap bekerja, stakeholder dan pelaku usaha bidang pertanian tidak diam agar roda perekonomian tetap berjalan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button