Nasional

KPK Dalami Mekanisme dan Prosedur Pengurusan HGU Sawit di Kuansing

INDOPOSCO.IDKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau.

KPK telah memanggil Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Riau, M.Syahrir untuk diperiksa sebagai saksi.

Baca juga: KPK Terus Dalami Intervensi Bupati Kuansing Terkait Izin HGU Sawit

‘Kamis (16/12/2021) bertempat di Gedung Merah Putih, tim penyidik telah memeriksa saksi-saksi untuk  tersangka Andi Putra (AP) dan kawan-kawan dkk,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (17/12/2021).

Ali mejelaskan, saksi Kakanwil BPN Provinsi Riau, M. Syahrir hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan mekanisme dan prosedur pengurusan HGU, yang salah satunya pengurusan HGU oleh PT. Adimulia Agrolestari (AA) yang diduga ada aliran dana dalam pengurusan dimaksud.

Untuk diketahui,  mantan Bupati Kuansing, Andi Putra (AP) dan General Manager PT. Adimulia Agrolestari, Sudarso terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Riau, Senin (18/10/2021) malam.

KPK secara resmi mengumumkan status tersangka terhadap kedua orang tersebut, pada Selasa (19/10/2021) malam.

Dalam konstruksi perkara, KPK memaparkan bahwa kasus ini berawal dari  PT. Adimulia Agrolestari  yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada tahun 2019 dan akan berakhir ditahun 2024.  Di mana salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU dimaksud adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 % dari HGU yang diajukan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button