Nasional

Tak Lagi Sukarela, Seharusnya Kemitraan Industri Kakao dengan Petani Wajib

INDOPOSCO.ID – Pola kemitraan dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya penyelamatan kakao Indonesia dari kelangkaan. Hubungan kemitraan antara industri maupun perdagangan pengolahan kakao dan coklat dengan para petani kakao seharusnya bertabiat wajib, bukan lagi sekadar sukarela.

Hal itu disampaikan Ketua Masyarakat Kakao Indonesia (MKI), Alosyius Danu, selaku salah satu narasumber dalam Talkshow dan Konferensi Pers yang diselenggarakan secara virtual oleh Gamal Institute.

Danu menjelaskan, pola kemitraan ini merupakan usulan pertama yang dilontarkan MKI karena menilai langkah tersebut dibutuhkan dalam mengatasi masalah kelangkaan biji kakao di Indonesia yang terjadi beberapa tahun terakhir ini.

Kelangkaan biji kakao diketahui terjadi karena menyusutnya produktivitas dan produksi kakao di Indonesia akibat sejumlah faktor, di antaranya tidak adanya pembaharuan terhadap tanaman atau lahan kakao. Di sisi lain, belakangan cukup banyak industri besar pengolah kakao asing yang telah berinvestasi di Indonesia.

Baca Juga : Presiden Minta Petani Gunakan Mekanisasi Pertanian

Dengan adanya persoalan kelangkaan biji kakao tersebut, tentunya banyak industri yang kekurangan bahan baku. Sebagian besar industri pun akhirnya memilih jalan impor bahan baku.

Untuk mengharuskan kemitraan industri kakao dengan para petani melalui koperasi sebagai wadah bagi para petani kakao, pihaknya juga mengusulkan adanya peraturan bersama menteri (PBM), dalam hal ini menteri perdagangan dan perindustrian bersama menteri pertanian. Hal itu khususnya bagi industri importir biji kakao.

“Sebab kalau kemitraan ini tidak diwajibkan, maka pengusaha akan cenderung untuk berpikir efisien dalam mengatasi masalah langkanya bahan baku biji kakao ini, sehingga akhirnya mereka akan lebih memilih impor sebagai solusi paling mudah. Tentunya ini justru akan menyakiti hati banyak petani kakao Indonesia,” kata Danu.

Pihaknya berharap langkah penyelamatan kakao Indonesia ini dapat dilakukan mulai dari asal hingga hilir secara terstruktur dan bukan sporadis atau terpecah- pecah. Usulan MKI lainnya, lanjut Danu, yakni agar pemerintah juga dapat mementingkan program kementerian terkait kepada pengembangan industri kreatif coklat(artisan), serta mendorong diterapkannya Indonesian Sustainable Cocoa(ISCO) demi keberlanjutan kakao indonesia.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button