Menuju Kedaulatan Pangan: Tantangan dan Asa di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo
INDOPOSCO.ID – Isu ketahanan pangan kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Di tengah fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuju kedaulatan pangan nasional, para pakar menilai langkah-langkah konkret mulai terlihat, meski jalan menuju cita-cita besar itu belum sepenuhnya mulus.
Dalam diskusi publik bertajuk “1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Apa Kabar Ketahanan Pangan?” yang digelar oleh Lembaga Survei KedaiKOPI, Sabtu (11/10/2025), analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai sektor pangan kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
“Isu ketahanan pangan menjadi menarik karena menjadi fokus Presiden Prabowo dalam membawa Indonesia menuju kedaulatan pangan,” ujar Hensa —sapaan akrab Hendri Satrio.
Namun, Hensa menilai masih ada pekerjaan rumah besar di ranah komunikasi publik. Menurutnya, pesan-pesan pemerintah tentang pangan belum cukup kuat menjangkau kelompok masyarakat menengah.
“Komunikasi pangan itu jarang menyentuh kelas menengah. Repotnya si kelas menengah ini, dia satu menguasai media komunikasi, dua dia jarang di-touch oleh pemerintah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah saat ini masih lebih banyak menaruh perhatian pada lapisan masyarakat bawah.
“Pemerintah ini banyak mengurus kelas bawah. Sehingga yang kelas menengah ini nanti, itu kita tunggu kapan. Tapi masalahnya, jika kelas menengah lama-lama tidak ditangani makin lama akan membuat pemerintah pusing,” ujar founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu.
Sementara itu, dari sisi persepsi publik, hasil riset terbaru menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap sektor pertanian cukup menggembirakan.
“Kepuasan mereka terhadap kinerja pertanian ini relatif sangat tinggi ya, sekitar 71 persen. Masyarakat masih menyambutnya secara positif,” jelas peneliti Litbang Harian Kompas, Budiawan Sidik Arifianto.
Iwan —sapaan Budiawan— menambahkan, publik percaya bahwa kesejahteraan petani dapat meningkat melalui kebijakan harga gabah yang lebih berpihak.
“Masyarakat yakin sebanyak 77 persen bahwa menaikkan harga GKP dapat meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Namun demikian, pencapaian swasembada pangan belum merata di semua sektor. Ekonom Universitas Indonesia (UI), Ninasapti Triaswati, mengingatkan bahwa tantangan masih membayangi di sejumlah komoditas penting.
“Sebetulnya target swasembada itu apa? Sebetulnya yang sudah mencapai swasembada itu beras walaupun masih ada impornya. Tapi yang belum dan masih problem, kedelai dan gula sebetulnya,” tutur Nina.
Ia juga menyoroti bahwa fokus besar pemerintah masih terkonsentrasi pada sektor pertanian tanaman pangan.
“Secara luas sebetulnya, kalau kita fokus swasembada pangan, masih terhadap pertanian, bukan peternakan dan perkebunan,” tambahnya.
Sementara itu, dari sisi lapangan, pakar pangan Universitas Andalas, Muhammad Makky, melihat geliat baru di dunia pertanian sejak kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Pemerintah perhatiannya besar sekali. Penyuluh pertanian sekarang sudah aktif dan siaga di lahan-lahan. Itu bukti nyata bahwa perhatian terhadap petani semakin meningkat,” ucap Makky.
Baginya, kebijakan pangan yang kuat tak hanya diukur dari angka dan target, tetapi dari sentuhan nyata terhadap petani di akar rumput.
“Ketahanan pangan tidak hanya dibangun dari kebijakan, tetapi juga dari pendampingan dan pemberdayaan petani secara langsung,” tutupnya.
Satu tahun berlalu, jalan menuju kedaulatan pangan memang belum usai. Namun, langkah-langkah yang kini mulai berpijak di tanah, di tangan-tangan petani, memberi harapan bahwa cita-cita besar itu bukan lagi sekadar slogan, melainkan perjalanan panjang menuju Indonesia yang benar-benar berdaulat di meja makannya sendiri. (her)
