Nasional

Menuntut Kehadiran Negara dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

INDOPOSCO.ID – Semarang (Samudranesia) – Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan berlangsung sejak 25 November sampai 10 Desember. Pemilihan rentang waktu tersebut secara simbolik menghubungkan antara kekerasan terhadap perempuan dengan Hak Asasi Manusia.

Hal itu juga menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. 25 November sebagai Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Internasional, 1 Desember sebagai Hari AIDS Sedunia, 2 Desember sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional, 3 Desember sebagai Hari Penyandang Cacat Internasional, 5 Desember sebagai Hari Sukarelawan Internasional, 6 Desember sebagai Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Perempuan, dan puncaknya 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. LRC-KJHAM mulai melakukan Kampanye Internasional 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sejak tahun 2000.

“Setiap tahunnya kita terus menyuarakan hak-hak perempuan melalui kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tetapi faktanya pelanggaran hak asasi perempuan masih terjadi. Perempuan masih menjadi korban dan objek kekerasan,” ungkap Citra Ayu Kurniawati dari LRC-KJHAM kepada media, Kamis (25/11).

Berdasarkan data LRC-KJHAM, 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) tercatat 1.315 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Pada tahun 2021 tercatat 80 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 120 perempuan menjadi korban dan 88 pelaku kekerasan. Tertinggi perempuan menjadi korban kekerasan seksual dengan 48 kasus dengan jumlah korban 89 atau 74% perempuan, sedangkan kasus KDRT dengan jumlah 29 kasus dengan 29 korban.

Selain itu, lanjut Citra, temuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2021, bahwa perempuan korban masih mengalami hambatan dalam mengakses keadilan. Kasus-kasus kekerasan seksual, terutama yang korbannya dewasa sulit untuk dilaporkan.

“Korban masih mengalami kesulitan dalam proses pembuktian. Beberapa kasus harus bolak-balik dari kepolisian kejaksaan karena kurangnya alat bukti. Tidak sedikit juga kasus yang mandeg karena karena dianggap tidak cukup alat bukti. Masih ada juga korban yang diminta mencari alat bukti sendiri,” jelasnya.

Dalam pendampingan korban saat proses hukum, masih ditemukan Jaksa penuntut umum yang menjalankan tugasnya namun belum mewakili kepentingan korban dalam proses hukum pidana (dalam koordinasi dan upaya hukum).

“Korban masih kesulitan mengakses hak atas restitusi. Dalam hal ini masih ada penuntut umum yang menolak memasukkan restitusi di dalam tuntutannya, dan menyuruh korban meminta langsung kepada hakim di persidangan. Selain itu masih ada jaksa yang tidak menerima permohonan korban untuk menghadirkan saksi ahli,” tambahnya.

Di proses persidangan, jadwal sidang untuk kasus pidana kurang efektif, sehingga korban dan saksi yang akan memberikan keterangan di persidangan harus lama menunggu di pengadilan. Tidak banyak juga kasus kekerasan terhadap perempuan yang bisa sampai putusan. Sepanjang 2020 hingga 2021 hanya ada 13 kasus yang putusan. 10 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual anak perempuan dengan putusan rata-rata 5-15 tahun, 1 kasus KDRT dengan putusan hanya 9 bulan dan 2 kasus dari perempuan korban kekerasan yang dikriminalkan.

“Stigma dari aparat juga masih diterima oleh korban, seperti disudutkan dan disalahkan. Bahkan upaya-upaya mediasi juga masih dilakukan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi sulit untuk di proses dan tidak semua perguruan tinggi responsive terhadap kasus kekerasan seksual,” jelasnya.

Masa Pandemi Covid-19

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button