Nasional

Bupati Hulu Sungai Utara Terima Uang Fee Proyek Rp 18,9 Miliar

INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah secara resmi menetapkan tersangka Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (Kalsel), Abdul Wahid (AW).

“Tersangka AW (Abdul Wahid) selaku Bupati Hulu Sungai Utara untuk 2 periode (2012-2017 dan 2017-2022) pada awal tahun 2019, menunjuk MK (Maliki) sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP (Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh Maliki untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka AW,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Firli menjelaskan penerimaan uang oleh tersangka AW dilakukan di rumah MK (Maliki) pada sekitar Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh MK melalui ajudan tersangka AW.

“Pada sekitar awal tahun 2021, MK menemui tersangka AW di rumah dinas jabatan Bupati untuk melaporkan terkait plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara tahun 2021. Dalam dokumen laporan paket plotting pekerjaan tersebut, MK telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek dimaksud,” jelas Firli.

Selanjutnya, kata Firli, tersangka AW menyetujui paket plotting ini dengan syarat adanya pemberian komitmen fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee yaitu 10% untuk tersangka AW dan 5% untuk MK.

“Adapun pemberian komitmen fee yang antara lain diduga diterima oleh tersangka AW melalui MK, yaitu dari MRH (Marhaini) dan FH (Fachriadi) dengan jumlah sekitar Rp500 juta,” katanya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button