Nasional

Mangrove untuk Kestabilan Bentang Alam Pesisir dan Penguatan Green Economy

INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri LHK, Alue Dohong dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono, Plt. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK, Helmi Basalamah, Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM, Satyawan Pudyatmoko, dan Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai Ditjen PDASRH KLHK, Saparis Soedarjanto, memberikan keterangan pers secara daring terkait upaya Pemerintah dalam melakukan rehabilitasi mangrove untuk mempertahankan kestabilan bentang alam pesisir, serta dalam rangka penguatan green economy, Senin (11/10).

Pada kesempatan tersebut Wakil Menteri Alue menjelaskan jika program penanaman mangrove sesuai arahan Presiden Jokowi berguna untuk mempertahankan kestabilan bentang alam melalui salah satunya pengendalian abrasi laut dan mereduksi dampak dari bencana tsunami.

Berkurangnya luas daratan akibat abrasi diketahui menimbulkan berbagai macam kerusakan dan degradasi lingkungan, yang paling parah dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil, demikian pula bencana tsunami yang dapat menimbulkan kerusakan besar dan merengut banyak korban jiwa.

“Mangrove merupakan fitur alami yang mampu secara signifikan meredam dan menurunkan abrasi laut dan juga magnitude bencana gelombang tsunami, sehingga eskalasi bencana dan potensi kerugian, serta korban dapat direduksi. Mangrove juga berperan besar dalam pengendalian perubahan iklim melalui kemampuannya dalam menyimpan dan menyerap karbon 4-5 kali lebih banyak dari hutan tropis daratan. Semua keunggulan ekosistem mangrove tersebut menjadi pertimbangan penting yang menyatu dengan upaya menjaga kestabilan tata kelola bentang alam dan perbaikan mutu lingkungan,” tutur Wakil Menteri Alue.

Ia pun menegaskan bahwa, “Rehabilitasi Mangrove berperan penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik Indonesia berupa keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena wilayah hutan mangrove berada di pesisir-pesisir yang merupakan titik pangkal terluar untuk batas Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen wilayah Indonesia dengan batas wilayah laut negara lain disekitarnya. Jangan sampai batas negara ini tergerus oleh abrasi akibat tidak adanya ekosistem mangrove.”

Selanjutnya perbaikan ekosistem mangrove secara parallel akan memperkuat sosial ekonomi masyarakat, serta mendorong pembangunan hijau melalu green economy.

Ekosistem mangrove memiliki multi manfaat, seperti menjadi lahan budidaya ikan, kepiting, udang melalui pola silvofishery, pengolahan produk mangrove non-kayu, serta wisata alam juga memperkuat pengembangan kawasan industry yang hijau (green industrial park).

Dengan banyaknya manfaat dari keberadaan ekosistem mangrove, maka sejak tahun 2020, pemerintah telah menjadikan program rehabilitasi mangrove menjadi salah satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN melalui Penanaman Mangrove telah menyerap ratusan ribu HOK (hari orang kerja) melalui penanaman bibit mangrove di ratusan ribu hektar areal pesisir yang terdegradasi.

Dengan rehabiltasi mangrove dua manfaat besar dapat tercapai yaitu meningkatnya tutupan hutan mangrove, yang secara paralel meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu KLHK bekerjasama dengan BRGM gencar mempercepat langkah rehabilitasi mangrove. Format tata kelola yang diinisiasi KLHK akan menjadi acuan bagi akselerasi rehabilitasi mangrove nasional seluas 600.000 ha di 9 propinsi prioritas sampai tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama KLHK c.q. Ditjen PDASRH KLHK beserta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Percepatan rehabilitasi mangrove tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya perbaikan lingkungan, tetapi juga sebagai upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat pada masa pandemi. Ke depan, rehabilitasi mangrove dengan melibatkan masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat aspek kelembagaan dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih berkelanjutan,” ujar Kepala BRGM, Hartono.

Hartono pun menyebut jika institusinya akan menginisiasi pembentukan pembentukan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM), meniru keberhasilan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) yang berhasil mempercepat restorasi gambut. DMPM ini memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Diharapkan model desa seperti ini dapat diakomodasikan secara lebih permanen dalam bentuk pengelolaan perhutanan sosial mangrove.

Selain dalam bentuk hutan sosial, rehabilitasi mangrove dan pengelolaan mangrove selanjutnya juga dapat dilakukan dalam bentuk partnership dan bahkan dalam bentuk model perizinan jasa lingkungan.

Untuk itu BRGM bersama KLHK akan mereview regulasi yang ada, serta mengembangkan kebijakan yang memungkinkan model-model tersebut dapat dilaksanakan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button