Nasional

Ditjen Hortikultura Tandatangani Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik

INDOPOSCO.ID – Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto bersama Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura melakukan penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi publik yang berlangsung pada tanggal 21 hingga 22 Juni 2021. Penandatanganan ini disaksikan Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana.

“Saya pribadi mengapresiasi komitmen tertulis yang dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura. Komitmen yang telah disepakati ini harus dibuktikan dalam tataran kesejahteraan masyarakat. Saya berharap kegiatan hari ini memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dilandasi oleh niat yang benar, tulus ikhlas dan dilaksanakan, tidak seremonial. Ini harus diimplementasikan secara sinergi oleh PPID lingkup Kementerian Pertanian,” ujar Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana pada acara tersebut.

Dirinya menggarisbawahi keterbukaan informasi publik yang dijalankan setiap badan publik berasal dari spirit transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Utamanya di saat pandemi Covid 19 ini, banyak orang yang membutuhkan informasi.

“Yakinlah, sekecil apapun yang kita berikan untuk publik dan masyarakat akan mendapat pahala. Di tengah kondisi pandemi Covid, sebagai manusia, harapan saya kinerja pelayanan kita tidak terganggu dan tetap jalan,” terang Gede.

Menurut Gede, Kementan termasuk badan publik yang paling interaktif dalam hal pemberian informasi kepada masyakat. Tahun lalu, Kementan dianugerahi sebagai kementerian terbaik peringkat 1 dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan skor 97,99.

“Kementan adalah badan publik yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kondisi seperti sekarang, maka tantangannya adalah penguasaan teknologi. Bagaimana mengembangkan informasi teknologi yang tidak harus tatap muka tapi masyarakat dapat menerima informasi yang dibutuhkan. Untuk teknologi ini, dibutuhkan sinergitas antar badan publik, supaya tidak ada diskriminasi,” paparnya.

Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, jelas Gede, pada prinsipnya semua berhak mendapat informasi tanpa kecuali. Di sini, negara hadir untuk memenuhi kebutuhan publik, baik terkait informasi ketenagakerjaan, informasi pangan, informasi harga atau apapun terkait penyelenggaraan badan publik.

Tujuan dari keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No 12 tahun 2008 adalah tata kelola pemerintah yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik menjadi isu bersama yang melahirkan reformasi. Ini dilandasi atas Pancasila dan UUD 1945 pasal 28F.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button