PKS Dukung Diplomasi Pemerintah di OKI
INDOPOSCO.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan, Dewan Pengurus Pusat PKS mengutuk keras serangan rezim Zionis-Israel yang brutal dan sistematis kepada rakyat Palestina di Gaza.
Rezim Zionis-Israel, menurutnya, terbukti secara jelas dan meyakinkan telah melakukan tindakan pengusiran, perampasan pemukiman secara ilegal, pembunuhan massal, serta pembersihan etnis (ethnic cleansing) kepada warga sipil Palestina baik warga muslim maupun non-muslim.
“Tindakan agresi militer Zionis-Israel telah menghancurkan berbagai sarana ibadah, sekolah, rumah sakit dan gedung milik jurnalis yang meliput secara damai di Gaza Palestina,” ungkap Ahmad Syaikhu di Jakarta. Ahad (16/5/2021).
PKS juga, dikatakan Syaikhu, menolak dengan tegas segala bentuk narasi, wacana publik dan pandangan yang menyatakan bahwa rezim Zionis-Israel memiliki hak untuk membela diri (self-defense).
“Mereka seolah-olah korban yang mengalami serangan sehingga memiliki hak untuk melancarkan tindakan kekerasan yang jelas-jelas mengarah kepada tindakan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity),” ujarnya.
Ia menjelaskan, rezim Zionis-Israel terbukti melakukan politik apartheid yakni tindakan persekusi, diskriminasi dan kekerasan kepada bangsa Palestina. Kebijakan blokade jalur Gaza juga termasuk kejahatan kemanusiaan.
“Ini harus dihentikan dan diakhiri, karena blokade tersebut telah menghalang-halangi bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional untuk korban kekerasan,” ucapnya.
Syaikhu mengajak semua pihak untuk menghormati Masjid Al-Aqsha sebagai tempat suci umat Islam dan situs budaya di bawah pengawasan UNESCO. Semua pihak wajib memberikan akses bagi umat Muslim untuk bisa beribadah di dalamnya sebagaimana telah di atur dalam hukum internasional.
“Kami dukung sikap pemerintah yang secara konsisten melakukan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina,” ujarnya.
“Sikap politik luar negeri tersebut sejalan dengan sikap para pendiri bangsa (founding fathers) serta pembukaan konstitusi UUD NRI 1945,” imbuhnya.
Ia juga mendukung perjuangan diplomasi pemerintah Indonesia di forum internasional bersama negara-negara muslim yang tergabung di dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Agar Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menghentikan eskalasi konflik dan memberikan sanksi internasional kepada rezim Zionis-Israel.
“Kami dorong Pimpinan DPR dan MPR untuk bersama-sama memperkuat diplomasi Pemerintah Indonesia di forum internasional. Kami menyayangkan sikap politik luar negeri Amerika Serikat yang cenderung mendukung tindakan kekerasan rezim Zionis-Israel,” katanya. (nas)
